Keseimbangan antara kedaulatan negara dan perlindungan investor dalam penyelesaian sengketa antara i

Oleh Samuel Yeboah BOSEA

Hubungan antara kedaulatan negara dan perlindungan investor merupakan hal utama dalam hukum investasi internasional saat ini, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara (ISDS).

ISDS adalah mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk menginisiasi mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase terhadap negara tuan rumah karena dugaan pelanggaran terhadap investasi mereka, perjanjian investasi atau kesepakatan.

Awalnya, ISDS ditujukan untuk memberikan solusi yang netral dan dapat ditegakkan bagi penyelesaian sengketa, dan sekarang telah menjadi sistem yang membingungkan. Legalitas dan keadilannya kini sedang dianalisis di seluruh dunia.

Artikel ini bertujuan untuk mengatasi keseimbangan yang bermasalah antara melindungi hak investor yang sah dan memastikan bahwa negara tetap memiliki kemampuan untuk mengatur hubungan tersebut demi kepentingan umum.

Isu ini semakin penting seiring dengan semakin terbukanya pasar negara-negara berkembang seperti Ghana terhadap investasi asing langsung (FDI). Memahami dampak ISDS sama pentingnya dengan isu-isu lain yang terus kita pantau untuk menciptakan kebijakan investasi yang terinformasi dan adil.

Penulis berusaha menjawab pertanyaan ini -bagaimana kita dapat melindungi investasi asing di negara-negara berkembang sambil memungkinkan negara-negara tersebut menerapkan regulasi lingkungan, kesehatan, dan sosial?Juga, artikel ini meninjau kerangka hukum ISDS, alasan-alasannya, kritik-kritiknya, studi kasus yang dipilih, fokus pada Afrika dan Ghana, serta usulan-usulan reformasi yang sedang berlangsung.

Kerangka Hukum ISDS

Apa sumber dari peraturan atau hukum ISDS? ISDS memperoleh otoritas hukumnya dari berbagai legislasi dan instrumen hukum lokal, swasta, dan internasional termasuk Perjanjian Investasi Bilateral (BITs),Perjanjian Multilateral (seperti Treaty Kemitraan Energi),Hukum Investasi Nasional,Kontrak investasi (antara negara dan investor).

Dokumen-dokumen ini sering kali mencakup ketentuan yang memungkinkan investor untuk menghindari pengadilan domestik dan mencari penyelesaian melalui arbitrase internasional.

Lembaga yang Terlibat

Proses ISDS umumnya ditangani oleh International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL), Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA), dan Kamar Dagang Internasional (ICC). Organisasi-organisasi ini menyediakan aturan dan panel arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Alasan untuk Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (ISDS)

Perlindungan Investor di Lingkungan Hukum yang Tidak Stabil; ISDS dibuat untuk melindungi investor di daerah dengan ketidakstabilan politik atau sistem hukum yang tidak pasti. Ini menyediakan forum yang netral dan tidak politis untuk menyelesaikan sengketa.

Depolitisasi Sengketa InvestasiSebelum ISDS, sengketa investasi sering diselesaikan melalui upaya diplomatik atau tekanan politik. ISDS memindahkan sengketa ini dari politik antar negara ke lingkungan hukum.s. Mendorong Investasi Asing Langsungdengan memberikan jaminan hukum, ISDS meningkatkan kepercayaan investor dan menarik investasi asing langsung, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di pasar berkembang.

Putusan yang Mengikat dan Dapat Ditegakkan

ISDS menawarkan keputusan yang mengikat yang dapat ditegakkan berdasarkan perjanjian internasional seperti Konvensi ICSID dan Konvensi New York, yang mengarah pada prediktabilitas dan kepatuhan yang lebih besar.

Kritik dan Kontroversi

Meskipun memiliki keunggulannya, ISDS dalam beberapa tahun terakhir telah menerima kritik yang signifikan. Misalnya, putusan ISDS tidak dapat diajukan banding. Putusan ISDS biasanya bersifat final, dengan sedikit opsi untuk dibatalkan atau diajukan banding. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, terutama ketika ada kepentingan publik yang besar yang terlibat. Kembali, ada kekhawatiran tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Banyak proses ISDS terjadi secara rahasia, tanpa transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas institusi.Ada juga ketidakkonsistenan dan ketidakpastian dalam pemberian penghargaan. Tribunal pernah mengeluarkan keputusan yang bertentangan di bawah istilah hukum yang serupa, menciptakan ketidakpastian tentang konsistensi dan prediktabilitas putusan ISDS.

Ada kritik mengenai pengurangan kedaulatan negara di bawah ISDS. Salah satu kritik yang paling mendesak adalah bahwa ISDS dapat membatasi kemampuan negara untuk membuat undang-undang demi kepentingan umum, terutama mengenai kesehatan, masalah lingkungan, atau hak-hak masyarakat adat.

Studi Kasus

Telah terjadi beberapa kasus sengketa antara investor dan negara. Beberapa di antaranya telah disinggung secara singkat di bawah ini.

Chevron v. Ekuador

Dalam kasus ini, Chevron mengajukan tuntutan terhadap Ekuador berdasarkan Perjanjian Investasi antara AS dan Ekuador setelah pengadilan Ekuador memerintahkan perusahaan untuk membayar $9,5 miliar karena kerusakan lingkungan. Majelis ISDS memutuskan untuk mendukung Chevron, dengan mengacu pada penolakan keadilan dan pelanggaran terhadap perlakuan adil. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keadilan, penegakan hukum, dan tanggung jawab perusahaan.

Vattenfall vs Jermani

Vattenfall, sebuah perusahaan energi Swedia, menggugat Jerman atas pembatasan lingkungan terhadap sebuah pembangkit listrik tenaga batu bara. Kemudian, perusahaan tersebut mengajukan klaim lain yang terkait dengan penghapusan nuklir Jerman. Kasus-kasus ini memicu diskusi tentang penggunaan ISDS untuk menentang regulasi lingkungan yang sah.

Philip Morris vs. Uruguay

Philip Morris menantang undang-undang anti-rokok Uruguay. Tribunal menolak klaim tersebut, mendukung hak negara untuk mengatur kesehatan masyarakat. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi kepentingan umum atas pengaruh perusahaan.

Perspektif Afrika: Ghana Dalam Fokus

Di Afrika, ISDS membawa peluang dan tantangan. Meskipun banyak negara menyambutnya untuk menarik Investasi Asing Langsung (FDI), beberapa negara lain waspada terhadap potensi ISDS yang dapat melemahkan pembuatan kebijakan. Ghana, misalnya, telah menandatangani beberapa Perjanjian Investasi dan BIT, tetapi pengetahuan tentang ISDS masih terbatas di kalangan pejabat pemerintah dan ahli hukum.

Inisiatif pembangunan Ghana, seperti Ghana Beyond Aid, berfokus pada menarik investasi sambil mendorong pertumbuhan yang inklusif. Ini membuat pentingnya mengevaluasi bagaimana ISDS sesuai dengan kepentingan nasional. Negara ini perlu menyeimbangkan kewajibannya dalam perjanjian internasional dengan undang-undang domestik seperti Undang-Undang Pusat Promosi Investasi Ghana dan prinsip konstitusi.

Pendidikan hukum dan diskusi mengenai ISDS di Ghana masih kurang, membuat ini menjadi area yang membutuhkan lebih banyak penelitian. Pemahaman yang lebih baik dan debat yang terinformasi tentang kebijakan diperlukan secara mendesak.

Usulan Perbaikan dan Perkembangan yang Sedang Berlangsung

Ketidakpuasan yang meningkat telah memicu upaya reformasi global: Kelompok Kerja III UNCITRAL sedang membahas pembentukan pengadilan investasi multilateral dengan proses banding. ICSID telah mengusulkan perubahan terhadap aturannya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas biaya. Beberapa negara, termasuk Afrika Selatan dan India, sedang menarik diri dari BIT atau menggantinya dengan perjanjian yang menekankan penyelesaian sengketa domestik. Uni Eropa mendukung sistem pengadilan investasi multilateral (MIC) untuk memastikan konsistensi dan kepercayaan publik.

Kesimpulan

Proses ISDS menimbulkan tantangan penting dalam mempertahankan investor tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan pengambilan kebijakan publik. Meskipun sistem ini menawarkan keuntungan jelas dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi aliran modal, kelemahannya tidak boleh diabaikan. Reformasi diperlukan. ISDS tidak secara mendasar rusak, tetapi perlu diperbarui untuk memastikan keadilan, kelayakan, dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Unsur-unsur penting untuk masa depannya mencakup transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi.

Di Ghana, dan di seluruh Afrika, penyelidikan yang lebih mendalam mengenai hukum investasi sudah sangat tertunda. Hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik, terutama dalam penyelesaian sengketa, memerlukan lebih banyak perhatian dari para ilmuwan dan pembuat kebijakan. Memperkuat sistem hukum setempat dan meningkatkan kesadaran hukum global adalah langkah penting menuju menciptakan lingkungan investasi yang matang dan seimbang.

Dengan meninjau topik ini melalui lensa konteks Ghana dan global, artikel ini bertujuan untuk mendorong refleksi hukum, perbaikan kebijakan, dan minat akademis dalam area kritis bagi 21^stpertumbuhan abad

Referensi

1. Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012).Prinsip-Prinsip Hukum Investasi Internasional (Edisi 2). Penerbit Universitas Oxford. (Teks ini menjelaskan alasan di balik Penyelesaian Sengketa Investor-Negara dan hukum investasi).
2. Undang-Undang Pusat Promosi Investasi Ghana, 2013 (Undang-Undang 865)Undang-undang ini mengatur investasi di Ghana dan menguraikan mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Franck, S. D. (2005).Krisis Kepemilikan dalam Arbitrase Perjanjian Investasi: Mengprivatisasi Hukum Internasional Publik melalui Putusan yang Tidak Konsisten, 73 Fordham Law Review 1521.
4. Perusahaan Chevron Corporation dan Perusahaan Petrol Texaco v. Republik Ekuador, Nomor Kasus PCA 2009-23. Sebuah kasus penting mengenai tanggung jawab lingkungan dan penolakan keadilan.
5. Tufuor, F. (2019).Penyelesaian Sengketa Investasi-Negara di Ghana: Peluang dan Tantangan. Jurnal Hukum Universitas Ghana, Vol. 11.

Penulis adalah magang hukum denganKantor Hukum Elisa Kumadeydan seorang mahasiswa tingkat 3 saat ini dariFakultas Hukum Universitas Pusat. Penulis memiliki semangat yang besar dalam hukum korporasi dan komersial serta perdagangan internasional dan hubungan internasional.