PAM Jaya dan Tantangan IPO yang Dihadapi
Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, memberikan respons terkait pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Francine Widjojo, yang menolak rencana Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Air Minum Jaya (Perumda PAM Jaya) untuk menjadi perusahaan terbuka atau go public. Prasetyo menganggap bahwa Francine belum memahami situasi saat ini di PAM Jaya, terutama setelah dua operator swasta, yaitu Palyja dan Aetra, meninggalkan Jakarta dan menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya kepada PAM Jaya.
“Kami ingin bekerja, bukan mencari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan khusus dari Pak Gubernur Pramono Anung, dengan target IPO harus terlaksana pada 2027,” ujar Prasetyo dalam keterangan resmi, Kamis (21/8/2025).
Terkait tudingan Francine tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan badan hukum PAM Jaya, Prasetyo justru menegaskan bahwa usulan dari eksekutif yang dikirim ke DPRD dan Bapemperda harus langsung dilaksanakan. Ia menjelaskan bahwa jika fraksi-fraksi menyetujui Ranperda tersebut, maka harus diterapkan. Namun, jika ada fraksi yang menolak, itu juga tidak masalah.
“Ranperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini bertujuan untuk kebaikan semua pihak, agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” tambahnya.
Prasetyo menekankan bahwa dengan adanya target IPO di Bursa Efek Indonesia, PAM Jaya harus bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, perseroan perlu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Jakarta sebelum menawarkan saham kepada investor di bursa saham.
Berdasarkan data terkini, cakupan jaringan pemipaan air bersih PAM Jaya di wilayah Jakarta saat ini mencapai 73,4%. Direksi PAM Jaya harus mengejar target cakupan jaringan pemipaan hingga di atas 80% sebagai salah satu syarat agar bisa IPO di bursa saham. Prasetyo menyatakan bahwa target cakupan jaringan pemipaan harus mencapai 83% jika PAM Jaya ingin melakukan IPO.
“Cakupan PAM Jaya sekarang 73,4% di seluruh wilayah Jakarta. Kalau mau IPO, targetnya harus di atas 80%. Sisa itu harus kami kejar, jadi IPO itu bukan tidak ada syaratnya. Direksi harus tunjukkan yang terbaik dulu ke masyarakat sebelum menawarkan ke investor saham. Masyarakat bisa menilai kinerja PAM Jaya. Pokoknya, cakupan jaringan pemipaan harus mencapai 83% kalau PAM Jaya mau IPO. Kami akan kerja keras mengejar itu,” ucap Prasetyo.
Oleh karena itu, Prasetyo meminta semua pihak, termasuk fraksi PSI Jakarta, untuk mendukung penuh langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Direksi PAM Jaya dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengubah status PAM Jaya menjadi perusahaan publik yang lebih profesional serta mengedepankan kinerja dan kemampuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
“Jadi begini, jangan dipikir dengan IPO trus pelayanan PAM Jaya malah gak oke. Justru sebaliknya, kalau PAM Jaya go public, yang melototin bukan cuma Pemprov Jakarta, tapi seluruh masyarakat sampai investor. Ini kan pasti akan membawa iklim kerja yang sangat baik buat perseroan,” ujar Prasetyo.
Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat memberi pesan kepada jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bekerja secara profesional, sehingga perusahaan milik Pemprov Jakarta tersebut dapat go public atau IPO. Pramono menargetkan ada dua BUMD Jakarta yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia dalam waktu dekat, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya.
"Saya yakin, saya lihat respons publiknya, dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya. Saya juga mengapresiasi gagasan dan ide di lapangan untuk pengembangan BUMD menjadi lebih baik lagi," kata Gubernur Pramono pada Rabu (6/8/2025).
Sementara itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menolak usulan perubahan badan hukum PAM Jaya masuk revisi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025. Menurutnya, Ranperda tentang perubahan badan hukum PAM Jaya bukan usulan komisi maupun fraksi di DPRD Jakarta. Ranperda itu mendapat prioritas hanya karena usulan Gubernur Pramono Anung.
Francine menilai bahwa PAM Jaya lebih tepat memiliki status sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik, khususnya dalam mengelola air bersih yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga merasa bahwa PAM Jaya akan lebih berorientasi pada bisnis kompetitif dan mencari keuntungan jika go public dan menjadi Perseroda.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!