Ketua Komisi XI Ingatkan Bahaya Regulasi Tumpang Tindih bagi Ekonomi

Konsistensi Kebijakan Antar Kementerian dan Lembaga Ditekankan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, setiap regulasi yang diterbitkan harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi serta mendukung agenda pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dolfie mengingatkan, pertumbuhan ekonomi berpotensi terhambat apabila kebijakan antar kementerian justru saling bertabrakan. Sebab, sekitar 75 persen sektor ekonomi nasional berada di bawah kewenangan kementerian teknis.

Legislator PDIP itu menekankan, peran kementerian tidak cukup hanya mengelola dan membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga harus melahirkan kebijakan strategis yang memperkuat sektor-sektor yang menjadi tanggung jawabnya.

“Jika kementerian dan lembaga hanya membelanjakan APBN tanpa kebijakan yang mendorong nilai tambah, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak. Kementerian harus berani melakukan terobosan untuk memperkuat sektor yang mereka pimpin,” kata Dolfie kepada wartawan, Rabu (17/12).

Perlu Kebijakan yang Disusun dengan Kerangka Logis

Selain itu, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga menghindari penerbitan regulasi yang saling tumpang tindih karena berpotensi mengganggu stabilitas kebijakan ekonomi nasional.

“Diperlukan kebijakan yang disusun dengan kerangka logis dalam satu kesatuan kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Sorotan Komisi XI DPR RI ini menguat seiring munculnya polemik terkait kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 beserta aturan turunannya, yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Regulasi yang Tumpang Tindih Berisiko Menekan Penerimaan Negara

Ia menilai, regulasi tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi apabila tidak disertai mitigasi risiko dan strategi fiskal yang matang. Karena itu, pemerintah pun diminta menyiapkan opsi kebijakan alternatif untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai.

"Regulasi yang tumpang tindih tidak hanya berisiko menekan penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Oleh sebab itu, setiap kebijakan teknis yang diterbitkan kementerian harus tetap sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan," pungkasnya.

Pentingnya Keselarasan dalam Pembangunan Nasional

Keselarasan kebijakan antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya koordinasi yang baik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor strategis.

Pentingnya kebijakan yang memiliki kerangka logis dan selaras dengan visi nasional juga menjadi perhatian utama. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan tidak hanya efektif dalam menjalankan tugas masing-masing kementerian, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam merancang kebijakan harus didasarkan pada analisis mendalam dan pertimbangan yang matang. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk legislatif dan akademisi, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan

Untuk mencapai keselarasan kebijakan, beberapa langkah penting dapat dilakukan, antara lain:

• Peningkatan Koordinasi Antar Kementerian
  Pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

• Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi
  Diperlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

• Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder
  Partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder lainnya dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan bangsa.