Ketua Wilayah Sumatera AKPI 2025-2028 Dilantik

Ketua Wilayah Sumatera AKPI 2025-2028 Dilantik

Pelantikan Pengurus Wilayah Sumatera AKPI Periode 2025-2028

Pengurus Wilayah Sumatera dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2025-2028 resmi dilantik. Acara pelantikan berlangsung di Adimulia Hotel, Kota Medan, Jumat (17/10). Kepengurusan ini terpilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan pada 26 Agustus lalu, dan akan bertanggung jawab atas seluruh wilayah Pulau Sumatera.

Ketua Umum AKPI, Dr Jimmy Simanjuntak, SH MH, didampingi Sekretaris Jenderal Dr Resha Agriansyah SH MH dan Ketua Harian Daniel Alfredo SH MH CLA AllArb., menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi awal dari serangkaian kegiatan edukasi yang komprehensif. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada para pelaku usaha dan praktisi hukum di Sumatera.

Dr Jimmy menekankan pentingnya inisiatif ini mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai sedang menghadapi tantangan. “Keadaan ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan itu pasti akan berimplikasi banyaknya usaha yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi,” ujarnya kepada wartawan.

Melalui edukasi ini, AKPI berharap dapat mengurangi kekhawatiran berlebihan di kalangan pelaku usaha. Tujuan dari program ini adalah agar pelaku usaha tidak merasa takut atau ragu untuk menjalankan roda bisnisnya, sekaligus melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya.

Ia menegaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap hukum kepailitan sangat penting. AKPI berupaya mengubah persepsi bahwa kepailitan dan PKPU bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan mekanisme hukum yang bisa dipahami dan dimanfaatkan.

Kerja Sama dengan Berbagai Stakeholder

Pengurus Wilayah Sumatera yang baru dilantik diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak (stakeholder). Pihak-pihak yang diharapkan bekerja sama antara lain:

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Kantor Pajak
  • Kantor Pertanahan
  • Organisasi pelaku usaha seperti Kadin
  • Dunia kampus

“Kami berharap teman-teman bisa merangkul semua pihak untuk bersama-sama mensosialisasikan bagaimana hukum kepailitan dan PKPU bisa dipahami dan diimplementasikan dalam kegiatan usaha sehari-hari,” tutup Dr Jimmy Simanjuntak.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan