Keterlibatan Mahfud MD dalam Komite Reformasi Kepolisian
Mahfud MD mengungkapkan latar belakang di balik keikutsertaannya dalam Komite Reformasi Kepolisian. Dalam tayangan di kanal YouTube miliknya, @Mahfud MD Official, ia menceritakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengutus Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membujuknya bergabung dalam tim reformasi tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari Presiden dalam memperbaiki sistem kepolisian yang selama ini dinilai tidak optimal.
Dalam pertemuan tersebut, Teddy langsung bertanya kepada Mahfud apakah ia bersedia bergabung dengan tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Mahfud menjelaskan bahwa mereka melakukan diskusi panjang, tetapi yang paling penting adalah konfirmasi bahwa ia setuju dengan seluruh rencana yang diajukan oleh Presiden untuk mereformasi Polri dan siap berkontribusi dalam tim tersebut.
Meski sudah menyatakan kesediaannya, Mahfud belum menjelaskan posisi spesifik yang akan ia emban. Ia hanya menyampaikan bahwa nanti akan dilihat pada posisi apa yang paling sesuai. Namun, ia juga memiliki beberapa catatan penting jika pemerintah benar-benar ingin melakukan reformasi yang mendalam.
Tiga Aspek yang Perlu Diperbaiki
Menurut Mahfud, terdapat tiga hal mendasar yang harus diperbaiki agar reformasi Polri bisa berhasil: aturan, aparat, dan budaya. Ia menilai bahwa secara struktur dan instrumen, Polri sebenarnya sudah cukup baik. Struktur organisasi Polri telah selesai sejak keluar dari ABRI, dan instrumen hukum juga sudah tersedia.
Namun, masalah utama ada pada budaya internal Polri. Mahfud menyebutkan bahwa kultur yang buruk membuat masyarakat merasa polisi sering melakukan pemerasan atau memberi perlindungan terhadap orang tertentu. Selain itu, tidak adanya sistem meritokrasi menjadi salah satu faktor yang menghambat proses reformasi.
Pentingnya Sistem Meritokrasi
Sistem meritokrasi, yaitu penempatan seseorang pada posisi tertentu berdasarkan kemampuan dan prestasi, menurut Mahfud sangat penting dalam reformasi Polri. Tanpa adanya sistem ini, kata Mahfud, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan tetap rendah dan reformasi sulit berjalan.
Ia menekankan bahwa tanpa meritokrasi, orang-orang yang berkompeten dan berprestasi sulit untuk mendapatkan jabatan. Sebaliknya, mereka yang memiliki kedekatan dengan pimpinan atau bisa membayar akan lebih mudah naik jabatan.
Membangun Kepercayaan Publik
Budaya yang buruk di dalam Polri menjadi salah satu penghalang utama dalam membangun kembali kepercayaan publik. Mahfud menilai bahwa perubahan besar harus dimulai dari dalam, dengan memperbaiki sistem dan cara kerja di dalam tubuh Polri sendiri.
Ia berharap, dengan adanya reformasi yang melibatkan tokoh-tokoh seperti dirinya, Polri dapat kembali menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Proses reformasi ini diharapkan bisa membawa perubahan nyata, bukan hanya sekadar wacana.
Dengan langkah-langkah yang jelas dan komitmen yang kuat, Mahfud optimis bahwa Polri dapat menjadi lebih profesional dan transparan, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan melayani masyarakat secara adil.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!