Konservasi Ekosistem dalam Kerangka Ekonomi Biru
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru harus dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha. Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut.
Direktur Konservasi Ekosistem DJPRL KKP, Firdaus Agung, menyampaikan bahwa komitmen ini diperkuat melalui forum “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak”, yang diselenggarakan KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta. Forum lintas pemangku kepentingan, melibatkan KKP, Bappenas, Pemprov NTB, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perwakilan masyarakat pesisir, hingga kelompok disabilitas, menekankan bahwa masa depan ekonomi laut Indonesia bergantung pada kolaborasi nyata dengan masyarakat pesisir sebagai aktor utama.
Para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi perumusan kebijakan, melainkan penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak parsial dan kehilangan dampak jangka panjang. Visi konservasi menjadi fondasi ekonomi biru, dengan masyarakat bukan sekadar dilibatkan, melainkan menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat. Pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) ditegaskan sebagai bagian integral tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan.
Forum ini merupakan bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs), didukung COAST Facility Indonesia dan Pemerintah Inggris. Hasilnya menghasilkan rekomendasi strategis: harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, tata kelola pesisir inklusif dan transparan, peningkatan kapasitas masyarakat melalui usaha sosial mikro, perluasan skema pendanaan berpihak pada pemberdayaan pesisir, serta pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada wacana.
Contoh Praktik Baik di Teluk Jor, NTB
Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, di mana tata kelola pesisir berbasis masyarakat melalui model pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi sipil, mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan. "Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak sekadar jargon kebijakan," katanya.
Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin, menambahkan bahwa ekonomi biru hanya berhasil jika laut dipandang sebagai ruang hidup bersama, bukan komoditas semata. Masyarakat pesisir harus menjadi mitra strategis dalam pengelolaannya.
Sinergi di Kalimantan Tengah
Sinergi serupa terlihat di Kalimantan Tengah, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kolaborasi untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi biru dan sektor kelautan-perikanan. Kepala Dislutkan Kalteng, Sri Widanarni, menyebut pengembangan sektor ini sebagai program strategis Gubernur Agustiar Sabran.
"Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan OJK, penting agar nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha memiliki akses pembiayaan luas dan berkelanjutan," ujarnya di Palangka Raya, Senin. Fokus utama adalah pengembangan kawasan shrimp estate yang disinergikan dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta memperkuat ekosistem pembiayaan.
Kalimantan Tengah memiliki komoditas unggulan ekspor seperti udang vaname, yang perlu didukung melalui rantai nilai dan akses pembiayaan. Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menekankan potensi sektor kelautan-perikanan dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan melalui Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Pendekatan yang Menjamin Pertumbuhan Berkelanjutan
Kedua pihak sepakat terus memperkuat koordinasi untuk mendukung pembangunan sektor kelautan-perikanan yang inklusif, berdaya saing, dan selaras dengan Asta Cita ke-2 (penguatan ekonomi biru) serta ke-6 (pemerataan ekonomi) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Secara keseluruhan, dari forum nasional hingga aksi lokal di NTB dan Kalteng, ekonomi biru Indonesia sedang dibangun dengan fondasi kuat: konservasi ekosistem, keterlibatan masyarakat pesisir sebagai aktor utama, inklusi GEDSI, serta sinergi lintas sektor dan lembaga keuangan. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan ekonomi laut tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berkeadilan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir di seluruh Tanah Air.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar