Penyitaan Kendaraan yang Tidak Dilaporkan dalam LHKPN
KPK telah menyita 22 unit kendaraan bermotor terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Barang bukti berupa 15 mobil dan tujuh sepeda motor tersebut dipamerkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa hingga saat ini total kendaraan yang diamankan terdiri dari 15 kendaraan roda empat dan tujuh roda dua. Namun, Budi belum merinci siapa pemilik kendaraan serta lokasi penyitaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses penyitaan dan kepemilikan kendaraan tersebut.
Dari daftar kendaraan yang disita, seluruhnya tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Immanuel Ebenezer kepada KPK. Ini menjadi sorotan karena kendaraan tersebut tidak dilaporkan sebelumnya, yang menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara kekayaan yang dilaporkan dengan realitasnya.
Berikut adalah daftar kendaraan hasil sitaan dalam OTT terhadap kader Partai Gerindra tersebut:
- Nissan GT-R
- Toyota Corolla Cross (2 unit)
- Hyundai Palisade
- Suzuki Jimny (3 unit)
- Honda CRV
- Jeep
- Toyota Hilux (2 unit)
- Mitsubishi Xpander
- Hyundai Stargazer
- BMW
- Mitsubishi Pajero Sport
- Vespa Sprint S 150
- Vespa
- Ducati Scrambler
- Ducati Hypermotard
- Ducati XDiavel (2 unit)
- Ducati lainnya
Sementara itu, dalam LHKPN yang disampaikan Immanuel pada 17 Januari 2025, tercatat kepemilikan kendaraan dengan total nilai Rp3,34 miliar, yang tidak termasuk kendaraan yang disita KPK. Dalam laporan tersebut, daftar kendaraan yang dilaporkan adalah:
- Mitsubishi Pajero 2020 senilai Rp500 juta
- Kia Picanto 2015 senilai Rp90 juta
- Toyota Fortuner 2022 senilai Rp430 juta
- Toyota Land Cruiser 300 VX 2023 senilai Rp2,3 miliar
- Yamaha NMAX 2015 senilai Rp16 juta
Selain kendaraan, Immanuel Ebenezer juga tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp17,62 miliar, yang meliputi aset tanah dan bangunan di Kota Depok dan Bogor senilai Rp12,1 miliar, harta bergerak lainnya Rp109,5 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp2,03 miliar.
Hingga kini, KPK masih melakukan penyelidikan dan belum menentukan status hukum Immanuel Ebenezer maupun pihak-pihak lain yang diamankan dalam OTT tersebut. Pihak KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para tersangka. Proses ini akan menjadi penentu apakah ada tindakan hukum lanjutan terhadap terduga koruptor tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!