KPK Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji Berjalan Lancar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyidikan terkait kasus korupsi kuota haji tahun 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) tidak mengalami intervensi dari aparat hukum lain. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, proses penyidikan berjalan dengan baik dan positif. Ia menyampaikan hal ini saat diwawancarai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 September 2025.
Budi menjelaskan bahwa penyidikan perkara kuota haji tidak menghadapi kendala atau hambatan. Proses penyidikan terus berjalan dengan lancar, dan pihaknya masih melakukan pemanggilan para saksi untuk mengumpulkan informasi dan keterangan lebih lanjut. Hal ini dilakukan guna memastikan kejelasan dan kelengkapan data dalam penyelidikan kasus tersebut.
Dalam kasus korupsi kuota haji, KPK tidak hanya fokus pada pihak-pihak di Kemenag dan institusi terkait yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan ibadah haji, tetapi juga melibatkan asosiasi yang menaungi biro-biro perjalanan haji. Dengan pendekatan ini, KPK berupaya mengungkap seluruh mekanisme yang terlibat dalam pengelolaan kuota haji.
Budi menyatakan bahwa KPK akan secara transparan menyampaikan konstruksi utuh dari kasus ini. Mulai dari pengambilan diskresi pembagian kuota haji oleh Kemenag, hingga praktik jual-beli kuota di lapangan. Ia menjelaskan bahwa kuota tambahan sejumlah 20 ribu diberikan dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 50 persen atau 10 ribu kuota untuk haji reguler yang dikelola langsung oleh Kemenag dan sisanya dikelola oleh biro perjalanan haji.
Proses penyidikan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari pengambilan kebijakan hingga praktik yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk membentuk rangkaian lengkap dalam konstruksi perkara ini. Dengan demikian, KPK dapat memperoleh gambaran yang utuh dan akurat tentang adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
Hari ini, KPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa tokoh penting yang diduga terlibat dalam kasus ini. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Saudaraku, Muhammad Rasyid; Bagian Operasional Haji PT Menara Suci Sejahtera, RBM Ali Jaelani; Direktur PT Al Andalus Nusantara Travel, Siti Roobiah Zalfaa; Direktur PT Andromeda Atria Wisata, Zainal Abidin; serta Direktur PT Dzikra Az Zumar Wisata, Affif. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jawa Timur.
KPK tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga anti-korupsi. Proses penyidikan ini merupakan langkah penting untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap pelaku korupsi mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan komitmen dan keterbukaan, KPK berharap dapat memberikan contoh nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!