Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Setahun Pasca-Lantik
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertamanya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Berbagai pihak, termasuk para akademisi dari perguruan tinggi ternama di Indonesia, memberikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama masa kepemimpinan ini. Berikut adalah evaluasi beberapa guru besar terkait kinerja pemerintahan tersebut.
Kebijakan yang Tidak Berdasarkan Riset
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Sulistyowati Irianto, menyoroti bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran tidak didasarkan pada riset atau data yang valid. Menurutnya, kebijakan tersebut lebih bersifat populis dan cenderung mengabaikan aspek ilmiah serta analisis mendalam.
"Berbagai kebijakan dan program tidak berdasarkan riset, asesmen, data berbasis bukti. Kelihatannya hanya didasarkan pada kepentingan populis," ujarnya dalam sebuah program televisi.
Sulistyowati juga menyatakan bahwa kebijakan yang dianggap kontroversial sering kali dicabut setelah muncul respons negatif dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan pengambilan keputusan yang matang.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Makro
Selain itu, ia menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi makro tanpa memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pemerintahan ini tidak memiliki strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan generasi muda Indonesia.
"Bagaimana menciptakan manusia anak-anak muda Indonesia menjadi orang-orang pintar sehingga bisa memproduksi sains, teknologi, dan produk budaya," ujarnya.
Ia juga mengkritik kondisi di kampus yang semakin menjauh dari masyarakat, sehingga mengurangi peran akademisi dalam membangun budaya akademik yang sehat.
Kabinet yang Belum Bekerja sebagai Tim
Prof Ryaas Rasyid, Guru Besar Otonomi Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menilai bahwa Kabinet Merah Putih belum bekerja sebagai tim yang solid. Menurutnya, para menteri masih bekerja secara individual tanpa komunikasi yang intens antar menteri.
"Tim ini belum bekerja. Ini (kerjanya) cuma individual. Menteri Keuangan beraksi, Menteri Perumahan mau bangun sekian juta rumah."
Menurut Ryaas, waktu yang tersedia untuk membentuk kabinet yang efektif terlalu singkat, sehingga kinerja para menteri selama setahun terakhir dinilai biasa-biasa saja.
Program Asta Cita yang Tidak Optimal
Sementara itu, Prof Susi Dwi Harjanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), menilai bahwa program unggulan dalam Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak dapat dilaksanakan secara optimal selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya melihat bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo ini tidak dapat membuktikan apa yang dijanjikan dalam Asta Cita."
Program MBG, yang seharusnya menjadi salah satu prioritas pemerintahan, justru memicu banyak polemik dan keraguan dari masyarakat.
Isu HAM dan Demokrasi yang Terancam
Susi juga mengkritik proses demokrasi dan penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, elemen-elemen penting ini semakin terancam karena adanya undang-undang yang dibuat demi kepentingan tertentu.
"Dan kepentingan-kepentingan itu, mostly pasti bukan kepentingan rakyat banyak. Tetapi kepentingan dari oligarki yang bermain di situ."
Ia juga menyoroti bahwa beberapa kebijakan tidak didasari aturan hukum yang jelas. Contohnya, program MBG tidak dipayungi aturan perundang-undangan sebelum pelaksanaannya, sehingga menimbulkan masalah seperti keracunan massal.
"
[Membahas tentang Undang-Undang Dasar yang mengatakan prinsip negara hukum atau jangan-jangan ini adalah rule by law bukan rule of law], tegasnya.
Kritik-kritik ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih harus terus dievaluasi dan diperbaiki agar mampu menjalankan mandatnya dengan lebih baik.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar