Kementerian Keuangan Siapkan Dana Tanggap Darurat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan dana siap pakai serta cadangan bencana untuk kebutuhan tanggap darurat. Penyaluran dana tersebut dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pihaknya selama ini menggunakan skema satu pintu dalam penyaluran dana bencana agar proses pencairan dan pengawasan berjalan lebih jelas.
"Jadi kita selamanya taunya satu pintu karena kami pusing kalau ada banyak pintu Pak. Jadi BNPB minta, kami cairkan," kata Purbaya dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Penyaluran Melalui Banyak Pintu Menyulitkan Pengawasan
Purbaya menjelaskan, dia pernah mendapat pertanyaan dari Istana terkait mekanisme penyaluran dana tanggap darurat. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah hanya mengenal satu jalur penyaluran, yakni melalui BNPB.
"Karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut kebanyakan jalur Pak, kita nggak bisa verifikasi," ujarnya.
KSAD Langsung Celetuk Dukungan BNPB Terbatas
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak langsung menyambar. Dia menyebut dukungan BNPB sejauh ini terbatas pada kebutuhan konsumsi bagi personel di lapangan.
"BNPB juga hanya dukung makan Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada," ungkap Maruli.
"Bapak nggak minta kali?" tanya Purbaya.
"Waduh saya sudah minta semua orang, Pak nggak ada yang ngasih," jawab Maruli.
"Oh cuman makan doang?" tanya Purbaya lagi.
"Makan aja Pak. (Kementerian) PU juga ngasihnya makan doang," jawab Maruli.
"Wah lu pelit juga lu (BNPB)," kata Purbaya.
KSAD Akui Belum Memahami Prosedur Keuangan
Maruli menyampaikan hingga saat ini TNI AD belum sepenuhnya memahami sistem dan prosedur keuangan dalam penanganan bencana. Kegiatan di lapangan masih banyak dilakukan secara swadaya dengan keterbatasan anggaran operasional.
"Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak," ujarnya.
Menurutnya, dukungan yang diterima selama ini umumnya hanya berupa konsumsi, termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum. Meski begitu, Maruli memastikan tidak ada keluhan di lapangan.
"Jadi anak-anak dikasih makan aja. Itu kalau buat tentara sudah bagus sekali Pak, nggak ada yang komplain. Sudah bagus Pak," paparnya.
Berbagai Isu Terkait Penanganan Bencana
Selain isu penyaluran dana bencana, beberapa topik lain juga menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah pengadaan dana sitaan yang diperoleh oleh Purbaya sebesar Rp6,6 triliun. Dana tersebut dapat digunakan untuk menekan defisit APBN.
Tidak hanya itu, alasan Purbaya enggan mengutak-atik anggaran MBG untuk penanganan bencana juga menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengalokasikan dana secara efektif.
Selain itu, sebuah perusahaan tekstil juga mengadu kepada Purbaya terkait tunggakan BPJS yang nyaris mencapai Rp1 miliar. Masalah ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh sektor swasta dalam menjalankan kewajibannya terhadap karyawan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar