aiotrade, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti pentingnya pemerintah untuk mewaspadai dinamika politik global, termasuk dampak dari tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS), dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Menurutnya, meskipun Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam momentum penguatan, kewaspadaan tetap diperlukan.
Peringatan ini disampaikan Dave saat menghadiri Seminar Nasional 2026 dengan tema Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global. Acara tersebut diselenggarakan oleh Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kooektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/2) kemarin.
Dave menekankan bahwa berbagai risiko global perlu terus diwaspadai. Di antaranya adalah dampak dari tarif impor AS, konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, serta eskalasi ketegangan geopolitik. Ia menilai, tantangan-tantangan ini bisa memengaruhi stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
Beberapa panelis hadir dalam acara ini, seperti Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Khusus dan Analisis Data (IKAD) di BSKLN Gita Loka Murti, diplomat Nana Yuliana, serta dimoderatori oleh Direktur Riset dan Pengembangan Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional Montratama.
Dave menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga guna menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Dari perspektif hubungan internasional, ia menilai bahwa eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi, perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok, serta persaingan atas sumber daya strategis sedang membentuk ulang pola kompetisi global.
Dalam konteks ini, Dave menyebut bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan ganda. Pertama, menjaga ketahanan domestik, lalu mempertahankan posisi tawar di arena internasional. Ia menilai konsep geopolitik Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno relevan sebagai kerangka strategis karena menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.
"Presiden bersama para menteri sedang meningkatkan kepercayaan publik dan kapasitas agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan," ujar Dave.
Ia juga berpendapat bahwa stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri. Pemerintah, menurutnya, sedang melakukan transformasi di beberapa sektor dan perundang-undangan untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman, yang akhirnya akan menciptakan lapangan kerja.
Dari perspektif geopolitik, situasi ini menuntut koeksistensi damai, yaitu hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama, dan aliansi strategis dengan menghormati kedaulatan bangsa lain. Dave menambahkan bahwa ketidakpastian memiliki dampak ekonomi yang terukur. Penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) menunjukkan bahwa kenaikan ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Agung Laksono dalam acara ini menyebut kepentingan nasional harus dikedepankan dalam membuat kebijakan menjawab kepastian global seperti saat ini. "Setidaknya stabilitas bisa terus terjadi, yang penting apa pun yang terjadi, dalam kepentingan global, tentu kepentingan nasional harus dikedepankan, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia," katanya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar