
Program Listrik Perdesaan: Tantangan dan Strategi Pemerintah
Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, sedang mempercepat pelaksanaan Program Listrik Perdesaan (Lisdes) dengan tujuan agar seluruh desa di Indonesia memiliki akses listrik sebelum tahun 2030. Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih, yang bertujuan untuk mendorong swasembada energi sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya dalam menjadikan listrik sebagai hak dasar bagi semua warga negara. Ia menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Proyek Kelistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (20/1/2025). Dalam pidatonya, ia menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan warga hidup tanpa listrik.
“Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Insya Allah, dalam lima tahun ke depan ini akan kita selesaikan,” ujarnya.
Angka dan Data Terkini
Menurut laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, masih ada ribuan dusun dan desa yang belum teraliri listrik. Berdasarkan roadmap Listrik Perdesaan Kementerian ESDM, hingga saat ini tercatat 10.068 lokasi yang belum menikmati akses listrik. Rinciannya adalah:
- 5.758 desa sama sekali belum teraliri listrik PLN
- 4.310 lokasi berada di desa yang sebagian wilayahnya sudah berlistrik
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp61,65 triliun untuk Program Lisdes pada periode 2025–2029. Wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi fokus utama dengan porsi investasi mencapai Rp41,57 triliun atau sekitar 67 persen dari total kebutuhan nasional.
Pendekatan Bertahap dan Adaptasi
Penyediaan listrik dilakukan secara bertahap dengan skema yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan agar program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Target dan Rencana Kedepan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perhatian besar terhadap listrik perdesaan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Pemerintah menargetkan daerah 3T bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh pada 2030.
“Arahan Bapak Presiden jelas, desa-desa yang belum ada listrik harus segera dipasangi. Program ini kita jalankan bertahap mulai sekarang dan ditargetkan rampung 2029,” kata Bahlil saat pengumuman RUPTL PLN 2025–2034 di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Pelaksanaan Tahun 2025
Pada tahun 2025, Kementerian ESDM mulai mengeksekusi Program Lisdes dengan dukungan APBN sebesar Rp3,62 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan di 1.285 lokasi dengan potensi sekitar 77.616 rumah tangga calon pelanggan.
Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa pelaksanaan Program Lisdes tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Masyarakat diminta melapor jika menemukan pungutan atau penyimpangan melalui Contact Center ESDM 136 atau email infogatrik@esdm.go.id.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar