Luhut Minta Wisatawan Nakal Bali Dideportasi

Peran Luhut dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Pariwisata Bali

Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di daerah pariwisata, khususnya di Bali. Menurutnya, Bali merupakan salah satu destinasi utama yang menjadi representasi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya tindakan tegas terhadap wisatawan yang tidak bertanggung jawab, yang bisa merusak citra pariwisata.

“Jika Bali tidak bagus, maka orang juga akan malas datang ke Indonesia. Jadi Bali ini harus tertib,” ujar Luhut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos Berbasis Digital Public Infrastructure di Denpasar, Bali pada Kamis, 26 Februari 2026.

Ia menyebutkan bahwa turis-turis yang tidak berkualitas perlu dideportasi. “Yang membuat masalah narkoba, perkelahian, dan investasi-investasi yang mengambil UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di sini, kita deportasi saja,” tambahnya.

Luhut yakin bahwa pesona pariwisata Bali tidak akan berkurang hanya karena kehilangan 10 ribu turis asing yang nakal. Justru, Bali akan semakin dicintai jika semakin berkualitas, termasuk dari segi wisatawannya.

Pentingnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah

Untuk memastikan pariwisata di Bali tetap bertahan, Luhut menyoroti pentingnya infrastruktur terpadu, serta penanganan masalah air dan sampah. Ia menyampaikan bahwa pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) akan diumumkan pekan depan. “Jadi kami harap 18 bulan dari sejak April, Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu akan jalan,” ucapnya.

Dengan adanya sistem pengolahan sampah seperti ini, diharapkan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah di Bali.

Digitalisasi sebagai Solusi untuk Masalah Alih Fungsi Lahan

Lebih lanjut, Luhut menyatakan keyakinannya bahwa digitalisasi terpadu yang sedang dikembangkan pemerintah dapat menyelesaikan masalah yang timbul akibat alih fungsi lahan di Bali. “Masalah ketertiban, alih fungsi lahan itu dengan digitalisasi ini tidak akan bisa lagi main-main,” ujarnya.

Saat ini, Government Technology atau digitalisasi pemerintah dengan berbasis AI yang mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi milik pemerintah masih difokuskan pada digitalisasi bantuan sosial. Namun, nantinya agenda digitalisasi perizinan usaha dan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI) akan menjadi prioritas utama.

Penyesuaian Pendataan dan Sanksi bagi Pelanggar

Menurut Luhut, nantinya akan dilakukan penyesuaian pada pendataan alih fungsi lahan sehingga segala pembangunan di Bali akan lebih tertib. “Dan nanti bagaimana kira-kira kita buat semacam penalti, solusinya akan jadi. Sehingga dari sekarang harus diingatkan Pak Gubernur, jika alih fungsi lahan tidak benar, akan ada nanti penyesuaian di sana-sini.”

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bersama Luhut Binsar Panjaitan diharapkan mampu menjaga kualitas pariwisata Bali dan memastikan keberlanjutan pembangunan di pulau tersebut.