Investasi Senilai Rp 1,2 Triliun Diterima oleh Kawasan Transmigrasi Maloy-Kaliorang
Kawasan transmigrasi Maloy-Kaliorang di Kalimantan Timur kini menjadi sorotan karena diproyeksikan menerima investasi besar dari perusahaan asal Korea Selatan, LX International. Dana yang akan dialirkan mencapai sebesar Rp 1,2 triliun. Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
Pernyataan ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan bahwa rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap kegiatan investasi di daerah. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam pernyataannya pada Selasa (30/9/2025). Menurutnya, dari total 3.800 tenaga kerja yang ada di kawasan tersebut, sebanyak 80 persen di antaranya adalah warga lokal. Ini merupakan bentuk prioritas yang ingin dicapai agar masyarakat tidak terabaikan.
Iftitah menyampaikan pernyataan ini usai bertemu dengan LX International di Osaka, Jepang, pada Senin (29/9/2025). Ia menjelaskan bahwa perusahaan tersebut tertarik berinvestasi karena potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit dan batu bara. Namun, ia juga menegaskan bahwa investasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang jelas.
Tiga Prinsip Utama dalam Pemanfaatan Lahan Transmigrasi
Pertama, penyerapan tenaga kerja maksimal dari masyarakat transmigran dan warga sekitar. Kedua, pemberdayaan masyarakat agar ikut berkembang bersama investasi. Ketiga, adanya sistem bagi hasil (profit sharing) yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga masyarakat dan negara melalui penerimaan negara non pajak (PNBP).
Selain LX International, terdapat juga investor dari Malaysia yang berencana membangun bandara di kawasan ini melalui skema build operate and transfer (BOT). Mereka meminta izin penggunaan lahan seluas 75 hektar untuk pembangunan runway. Bandara tersebut nantinya akan diserahkan kepada negara.
Pentingnya Kepercayaan dan Stabilitas dalam Menarik Investasi
Untuk menarik lebih banyak investasi ke wilayah transmigrasi, Iftitah menekankan pentingnya kepercayaan dan stabilitas. Dunia usaha membutuhkan kepastian agar berani menanamkan modalnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh meninggalkan rakyat dalam proses ini. Dunia usaha harus merangkul tenaga kerja lokal agar kesejahteraan mereka meningkat.
Saat ini, Kementrans sedang menyiapkan project facilitation office (PFO) sebagai pusat pendampingan bagi investor. Melalui PFO, pemerintah akan membantu memperlancar koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Regulator Sebagai Jembatan Antara Dunia Usaha dan Masyarakat
Menurut Iftitah, Kementrans sebagai regulator akan menjadi jembatan antara dunia usaha dengan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, pemerintah membutuhkan investasi untuk membangun ekonomi, tetapi rakyat Indonesia tidak boleh terpinggirkan. Ia menekankan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang masuk, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setempat.
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan kawasan transmigrasi Maloy-Kaliorang dapat menjadi contoh sukses dalam pemanfaatan investasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!