Strategi Pemerintah dalam Menjaga Kecukupan Likuiditas
Pemerintah Indonesia mengandalkan berbagai saluran untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada tahun 2026. Meskipun efeknya dinilai terbatas, pemerintah telah mulai memberikan dukungan likuiditas yang cukup besar kepada pasar dan masyarakat sejak kuartal I/2026.
Pemerintah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan berada di kisaran 5,4% hingga 5,6%, sesuai dengan UU APBN. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim bahwa kebijakannya akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6% pada tahun ini.
Pada kuartal I/2026, di mana terdapat momen peak season seperti Ramadan dan Idulfitri, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai kisaran 5,5% hingga 6%. Untuk memastikan hal itu tercapai, Purbaya memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan dari Rp200 triliun, yang awalnya akan selesai pada 13 Maret 2026, menjadi sampai September 2026.
Dengan memperpanjang periode penempatan dana tersebut, Purbaya berharap likuiditas di perbankan tetap cukup dan dapat disalurkan ke kredit. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjelaskan bahwa dana tersebut akan dibiarkan tetap berada di sistem perbankan.
Sebelumnya, Purbaya sempat menarik dana sebesar Rp75 triliun dari total kas pemerintah yang ditempatkan di bank sebesar Rp276 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pada akhir tahun lalu. "Menurut saya enggak akan diambil [lagi], akan tetap dibiarkan di sistem perbankan. Sampai berapa, enam bulan ke depan, jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Di sisi lain, pada tiga bulan pertama tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi belanja sebesar Rp809 triliun. Belanja ini mencakup stimulus ekonomi Idulfitri sebesar Rp13 triliun, THR ASN dan TNI-Polri sebesar Rp55 triliun, serta percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun.
"Percepatan progres MBG, pembayaran THR ASN dan TNI-Polri, program penanganan bencana Sumatra, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan, saya harap itu akan dipastikan untuk mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini," jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026).
Dampak Stimulus dan Likuiditas pada Ekonomi
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, menilai bahwa strategi pemerintah dalam memastikan kecukupan likuiditas melalui stimulus belanja dan penempatan kas di perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Menurutnya, pemerintah sudah belajar dari situasi perekonomian kuartal I/2025 ketika belanja terdampak efisiensi dan pengaruhnya terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Namun, menurut Myrdal, berbagai stimulus tersebut tidak akan cukup kuat untuk mendorong ekonomi tumbuh hingga target 5,5% hingga 6%. "Kami harapkan untuk kuartal pertama tahun ini tumbuh lebih agresif setidaknya tadi saya sampaikan 5,33%," tambahnya.
Myrdal juga menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk menempatkan dana pemerintah di perbankan dapat menggerakkan perekonomian. Kebijakan yang dilakukan Purbaya sejak September 2025 dipandang mendorong biaya dana perbankan turun sehingga turut mendorong kredit.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit pada Januari 2026 mencapai 9,96% (YoY) atau lebih tinggi dari Desember 2025 yakni 9,69% (YoY). Kendati penempatannya hanya terpusat di himbara, dampaknya juga terasa di perbankan swasta.
"Dengan kondisi likuiditas yang berlimpah di bank himbara ternyata dampaknya perbankan secara keseluruhan juga relatif positif, karena biasanya pada periode sekitar akhir tahun itu bank himbara melakukan kebijakan pendanaan yang imbasnya mengakibatkan adanya tarik menarik dana dengan bank non himbara," tuturnya.
Efek Terbatas dari Guyuran Likuiditas
Efek terbatas dari guyuran likuiditas tersebut bisa juga terjadi menurut Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., David Sumual. Salah satunya dia menyoroti bahwa pada akhirnya Purbaya sempat menarik kembali Rp75 triliun dari total Rp276 triliun yang sempat ditempatkan di perbankan.
"Karena kalau ditarik artinya ada masalah kan mereka butuh, sebenarnya waktu awal diberikan. Nah itu sebenarnya kan persoalannya bukan di sisi likuiditas kan? Tetapi dari sisi permintaannya yang memang masih belum kuat," ujar David kepada Bisnis.
Kini, dia menilai PR perbankan ke depan adalah untuk memastikan likuiditas yang melimpah tersalurkan ke kredit, terutama kepada program-program prioritas pemerintah. Di sisi lain, efektivitas dari likuiditas itu tergantung dari implementasi program-program prioritas yang dicanangkan pemerintah.
Baginya, dampak banjir likuiditas di himbara tidak serta merta berdampak ke perbankan swasta. Dampak itu bakal terasa apabila berhasil mendorong perputaran uang terjadi. Namun, kembali lagi, ini juga bergantung pada implementasi program-program yang menikmati dari likuiditas di perbankan tersebut.
"Nah ini kalau kami lihat kan, karena proyeknya belum jalan, jadi secara sistem ini belum bergerak secara optimal gitu ya, kalau kami perhatikan," ungkapnya.
Sebab, dia menekankan bahwa efektivitas dari likuiditas itu bukan tergantung pada nominal yang disuntikkan pemerintah.
"Kalau misalnya angkanya Rp1.000 triliun tetapi tidak berputar, ya multipliernya kecil. Namun kalau Rp1 triliun berputar 1.000 kali, berarti kan ada confidence di situ dan itu jadi bahan bakar buat pertumbuhan," pungkasnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar