Menanti Keputusan UMK Surabaya 2026: Pengusaha Usulkan Skema Ekonomis, Buruh Minta Kenaikan Tertingg

aiotrade
Setelah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2025 diumumkan sebesar Rp 2.446.880,68 atau sekitar Rp 2,4 juta, para pekerja kini mulai merasa cemas menantikan pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang akan segera diumumkan. Hal ini juga berlaku untuk UMK Kota Surabaya, yang menjadi ibu kota dari provinsi tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan dua skema upah ke tingkat provinsi. "Usulan tersebut sudah kami ajukan ke provinsi sejak Sabtu lalu (20/12). Kedua usulan tersebut, baik dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja, kami terima dan usulkan," ujarnya pada Rabu (24/12).

Hasil pertemuan antara pengusaha dan serikat pekerja menunjukkan adanya perbedaan dalam rumusan kenaikan UMP. Pengusaha mengusulkan alfa sebesar 0,5, sedangkan serikat pekerja mengusulkan alfa sebesar 0,9. "Serikat pekerja menginginkan kenaikan yang signifikan (alfa 0,9) untuk memastikan kesejahteraan pekerja," tambah Hebi, yang pernah menjabat sebagai Kepala BPBD Kota Surabaya.

Di sisi lain, para pengusaha mengajukan kenaikan alfa 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan mereka untuk memenuhi perhitungan tersebut secara realistis. Usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menentukan UMK Surabaya. Pengumuman kebijakan UMK di Jawa Timur diharapkan bisa dilakukan pekan ini.

Lebih lanjut, Hebi menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Surabaya sebesar Rp 5,3 juta. Sementara itu, UMK Kota Pahlawan saat ini masih berada di angka Rp 5.032.635. "Harapan kami (Pemkot Surabaya) adalah agar disparitas angka UMK antar wilayah di Jawa Timur tidak terlalu tinggi, agar tidak menciptakan ketimpangan perekonomian," ucap Hebi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi ditambah dengan (Pertumbuhan Ekonomi dikali Alfa), dengan rentang Alfa antara 0,5 hingga 0,9.

Proses Penentuan UMK Surabaya

Proses penentuan UMK Surabaya melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, Disperinaker Surabaya menerima usulan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Setelah itu, usulan tersebut diajukan ke pemerintah provinsi untuk dipertimbangkan.

Beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan UMK antara lain: * Kebutuhan hidup layak (KHL) yang dikeluarkan oleh BPS. * Tingkat inflasi yang berlaku di wilayah setempat. * Pertumbuhan ekonomi daerah. * Kemampuan finansial pengusaha untuk memenuhi kenaikan upah.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan keadilan antar daerah agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara UMK di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tantangan dalam Menyamakan Standar Upah

Salah satu tantangan utama dalam menentukan UMK adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha. Pekerja menginginkan kenaikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara pengusaha cenderung lebih hati-hati karena keterbatasan sumber daya dan fluktuasi ekonomi.

Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai mediator untuk menetapkan standar upah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan UMK tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Masa Depan UMK Surabaya

Dengan pengumuman UMK yang diharapkan bisa dilakukan pekan ini, masyarakat khususnya para pekerja di Surabaya mulai bersiap menghadapi perubahan. Meski belum ada kepastian jumlah pasti, namun harapan besar diarahkan kepada pemerintah untuk memberikan keputusan yang adil dan realistis.

Pengumuman UMK juga menjadi momen penting untuk mengevaluasi kinerja perekonomian daerah dan menilai sejauh mana kesejahteraan pekerja telah meningkat. Dengan demikian, UMK tidak hanya menjadi indikator kenaikan upah, tetapi juga cerminan dari keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.