Mendorong Masyarakat Lokal, Strategi Kementrans Percepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

JAKARTA, aiotrade
Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia (Kementrans) sedang merancang sebuah paradigma baru yang mengubah total makna transmigrasi pada era modern.

Jika sebelumnya transmigrasi identik dengan pemindahan penduduk antar wilayah, kini fokusnya bergeser menjadi "Ekspedisi Patriot", sebuah program pengiriman Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dari seluruh Indonesia untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat lokal, termasuk di wilayah Papua.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Surayanagara, menjelaskan, program ini adalah kunci untuk mencapai target ambisius Zero Poverty atau nol kemiskinan secepatnya di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan.

"Inti dari strategi ini adalah menyuntikkan SDM berkualitas, teknologi, dan modal ke komunitas lokal, alih-alih merelokasi penduduk," ujar Iftitah kepada aiotrade, Selasa (16/12/2025).

Transfer Pengetahuan

Ekspedisi Patriot adalah inisiatif yang dirancang untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di wilayah Papua, kekurangan modal, teknologi, dan akses off-taker (pembeli hasil panen).

Iftitah menjelaskan, fokus utama program ini adalah mendatangkan manusia unggul untuk melakukan transfer pengetahuan secara langsung. SDM unggul ini akan mendampingi masyarakat lokal, mengawinkan potensi mereka dengan dunia usaha dan akademisi (kampus). Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas pendidikan dan keterampilan kerja masyarakat asli Papua.

Di Papua Selatan, contohnya, potensi sumber daya tidak terbatas pada padi, tetapi juga ikan, sagu, hingga sawit.

"Nah, kedatangan investor, seperti investor kelapa dari China, harus didampingi oleh SDM lokal yang unggul, menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh penduduk Papua sendiri," terang Iftitah.

Untuk memastikan integrasi dan komitmen, program beasiswa pendidikan bagi para patriot diatur dengan pola pengabdian langsung kepada masyarakat, yang menjamin interaksi dan transfer ilmu terjadi di lapangan.

"Kementrans tengah menghitung berapa nilai beasiswa yang akan didapatkan oleh para patriot yang akan mengabdi di daerah-daerah sasaran," imbuh Iftitah.

Tata Kelola Lahan dan Visi Ekonomi Komunal

Selain itu, Kementrans juga bergerak cepat menata ulang kerangka regulasi untuk mendukung ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna mempercepat pelaksanaan program.

Saat ini, perizinan pemanfaatan lahan transmigrasi dinilai belum optimal dan kurang menguntungkan bagi dunia usaha. Untuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2009 yang mengubah UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang saat ini tengah digodok.

Iftitah menjelaskan, ada tiga poin utama yang krusial dan revolusioner yang haris masuk dalam penggodokan UU ini:

• Pertama, terkait lahan usaha komunal melalui interpretasi ulang Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1, bahwa lahan usaha tidak akan dibagi per individu, melainkan dipertahankan sebagai lahan komunal.
  "Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari 'predator' (spekulan lahan) dan memastikan manfaat ekonomi dinikmati bersama," cetus Iftitah.
  Untuk itu, regulasi akan disusun guna memastikan pemilik tanah tetap masyarakat, sementara kemitraan dengan dunia usaha dilakukan untuk optimalisasi lahan.

• Kedua, Kementrans juga tengah mengkaji kemungkinan adanya Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk transmigrasi.
  Model ini bertujuan memfasilitasi kerjasama yang harmonis antara dunia usaha (membawa modal dan teknologi) dan masyarakat (pemilik lahan), menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi yaitu sulitnya menyeimbangkan kepentingan stakeholders.

Dukungan Investor Global

Hal menarik yang sering luput dari perhatian publik adalah fakta bahwa 80 persen lahan transmigrasi merupakan hibah dari masyarakat lokal itu sendiri.

"Ini menyiratkan bahwa rakyat di daerah, seperti Papua, memiliki harapan besar terhadap pemerataan pembangunan ekonomi dan secara sukarela membuka diri terhadap perubahan," imbuh Iftitah.

Dukungan dari masyarakat lokal, ditambah dengan keinginan kuat dari investor internasional, seperti dari Osaka Jepang, dan China, yang siap menanam modal di sektor tanaman kelapa dan lainnya, menjadi modal ganda.

"Dengan menata regulasi yang lebih adil dan mendatangkan Ekspedisi Patriot sebagai jembatan pengetahuan, Kementrans tidak hanya menyediakan lebih banyak lapangan kerja dan pendidikan, tetapi juga mengukuhkan Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkeadilan, jauh dari stigma relokasi massal," tuntas Iftitah.