Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekonomi Inklusif
Ketimpangan ekonomi antarwilayah masih menjadi tantangan utama pembangunan di Jawa Barat. Untuk menghadapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat sinergi melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Barat yang digelar di Aula Gedung Sate, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan kabupaten/kota. Rakorda menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, rakorda juga dirangkaikan dengan Forum Asisten Daerah Tahun 2025 lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menekankan bahwa penguatan ekosistem keuangan daerah menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Menurutnya, OJK mendorong perluasan akses keuangan yang lebih merata, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Akses keuangan yang inklusif adalah fondasi agar UMKM dan sektor produktif daerah bisa naik kelas,” ujar Darwisman.
Meski capaian literasi dan inklusi keuangan Jawa Barat tergolong tinggi, Darwisman mengingatkan masih adanya kesenjangan antara penggunaan produk keuangan dan pemahaman masyarakat dalam mengelolanya. Pada 2024, indeks literasi keuangan Jawa Barat tercatat 66,46 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan jika tahun 2025 menjadi fase penting sebagai fondasi transformasi pembangunan di tahun berikutnya. Ia mendorong kabupaten/kota untuk memperkuat penataan wilayah dan pengelolaan desa agar terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Masih ada disparitas ekonomi antarwilayah. Kita butuh langkah nyata agar pembangunan lebih merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Herman.
Dalam forum tersebut, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan ditegaskan sebagai ujung tombak kebijakan ekonomi daerah. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan peran TPAKD sebagai akselerator akses pembiayaan dan pengungkit ekonomi lokal agar menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan.
Langkah Konkret untuk Meningkatkan Akses Keuangan
Rakorda TPAKD juga ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan se-Jawa Barat. Komitmen tersebut mencakup penguatan koordinasi lintas daerah, percepatan program strategis TPAKD, integrasi data pembangunan ekonomi, serta penguatan sektor pertanian, koperasi, dan UMKM sebagai motor ekonomi regional.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah dan OJK turut mengimplementasikan Program Tabungan Kurban ASN Jawa Barat (BEREHAN) sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Melalui penguatan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan, Jawa Barat diharapkan mampu membangun ekosistem ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Strategi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Beberapa strategi telah diambil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satunya adalah fokus pada pengembangan sektor pertanian dan UMKM. Dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka dan memperluas pasar.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat koordinasi antar wilayah. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di area tertentu. Dengan demikian, semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi.
Tidak ketinggalan, penguatan literasi keuangan menjadi salah satu prioritas. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan, diharapkan mereka dapat menggunakan produk keuangan secara lebih efektif dan menghindari risiko keuangan yang tidak terkendali.
Dengan kombinasi strategi yang tepat dan komitmen dari berbagai pihak, Jawa Barat dapat menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar