Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara Ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibu kota politik Indonesia yang akan mulai berlaku pada tahun 2028. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang ditandatangani pada 30 Juni 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara bertahap dengan tujuan akhir menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik. Proses ini mencakup pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) dan pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintahan dapat beroperasi di lokasi baru.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintahan Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik. Menurutnya, tujuan utama adalah agar pada 2028, IKN memiliki fasilitas lengkap untuk tiga entitas pemerintahan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Dalam tiga tahun diharapkan bisa selesai semua fasilitas untuk tiga lembaga trias politik tadi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat.
Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN. Sehingga, pada 2028, bangunan dan fasilitas untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial sudah siap digunakan. Ia menambahkan bahwa penetapan IKN sebagai ibu kota politik tidak berarti memisahkan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Indonesia. “Bukan kemudian itu menjadi ibu kota politik atau ibu kota ekonomi,” tuturnya.
Menurut Prasetyo, tidak ada perbedaan makna antara IKN sebagai ibu kota negara dan IKN sebagai ibu kota politik. Ia memastikan bahwa tujuan awal pembangunan IKN tetap sama seperti yang dirintis dari era Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke IKN.
Kajian Ahli Terkait Istilah Ibu Kota Politik
Di Indonesia, istilah "ibu kota politik" tidak dikenal dalam regulasi resmi. Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara No 21 Tahun 2023, fungsi pusat pemerintahan diatur dalam Pasal 12 ayat (1), namun tidak ada frasa "ibu kota politik" yang disebutkan.
Menurut Djohermansyah Djohan, guru besar ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, istilah "ibu kota politik" memiliki makna identik dengan "ibu kota negara". Keduanya merujuk pada pusat pemerintahan yang menjadi tempat kerja presiden lengkap dengan menteri, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan badan-badan pemerintahan lainnya.
Djohan menilai bahwa penamaan IKN sebagai ibu kota politik menunjukkan keseriusan Presiden dalam mengelola negara dari lokasi baru. Ia menyebut beberapa alasan di balik keputusan tersebut, seperti memastikan penyediaan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan IKN, memaksa anggota DPR yang enggan ke IKN untuk ikut pindah, serta menunjukkan niat politik.
Selain itu, Djohan menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk membangun IKN, diperkirakan hampir Rp 100 triliun. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil infrastruktur yang telah selesai. Ia menilai bahwa penetapan ibu kota politik bisa jadi hanya bersifat pernyataan politik semata.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!