Mengungkap Efisiensi Perjalanan Dinas

Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Perjalanan Dinas Pemerintah

Pemerintah telah mengambil langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini menuntut Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang dijalankan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara optimal, dengan fokus pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung visi dan misi pemerintah.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus dalam efisiensi anggaran adalah Belanja Perjalanan Dinas. Sebelumnya, pengeluaran ini sering dikaitkan dengan berbagai aktivitas seperti bimbingan teknis, seminar, dan acara seremonial lainnya. Sayangnya, tidak semua kegiatan tersebut memberikan dampak langsung terhadap hasil program atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, belanja perjalanan dinas sering kali menjadi sorotan karena potensi penyimpangan dan dominasinya dalam anggaran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan pemerintah. Berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diaudit, belanja perjalanan dinas tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Meskipun kebijakan pengurangan frekuensi perjalanan dinas di awal 2025 berhasil menekan anggaran, dampaknya juga terasa pada sektor ekonomi, khususnya perhotelan dan pariwisata. Sektor ini masih dalam proses pemulihan pasca-pandemi Covid-19 pada 2020. Oleh karena itu, belanja perjalanan dinas bisa berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Namun, diperlukan pengawasan yang ketat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan tujuan dan tidak mendominasi alokasi dana.

Penerapan Digitalisasi dalam Pengelolaan Perjalanan Dinas

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penerapan sistem digital mulai dari perencanaan hingga pelaporan perjalanan dinas sangat diperlukan. Sistem ini akan memungkinkan pemantauan real-time terhadap pelaksanaan perjalanan dinas serta mengukur output dan outcome yang dihasilkan.

Digitalisasi juga akan meminimalkan risiko penyelewengan, seperti pengajuan bukti-bukti fiktif. Sistem pengendalian ini dibangun secara berjenjang, mencakup atasan langsung, APIP, hingga aparat penegak hukum. Dengan demikian, pengelolaan perjalanan dinas lebih terstruktur dan aman.

Pemetaan Belanja Perjalanan Dinas Berdasarkan Output

Setelah proses pertanggungjawaban menjadi lebih transparan dan akuntabel, realisasi belanja perjalanan dinas harus dipetakan kembali terhadap output yang diharapkan. Besarnya anggaran perjalanan dinas sebaiknya disesuaikan dengan persentase pencapaian output yang ditargetkan sebelumnya.

Melalui pemetaan ini, Kementerian/Lembaga dapat lebih mudah memprioritaskan kegiatan yang benar-benar relevan, sambil mengurangi kegiatan seremonial yang kurang efektif. Selain itu, penggunaan virtual meeting dapat dimaksimalkan sebagai alternatif untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik.

Harapan Melalui Reformasi Sistem

Dengan adanya reformasi sistem pengendalian seperti digitalisasi, diharapkan belanja pemerintah, termasuk belanja perjalanan dinas, menjadi lebih transparan dan efektif. Dengan demikian, belanja ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga dapat diukur dampak dan hasilnya secara nyata sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.