Menteri Agraria dan Tata Ruang: Penolakan Ketahanan Pangan Berarti Dukung Impor
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pihak yang menolak ketahanan pangan sebenarnya mendukung impor bahan pokok, terutama beras. Pernyataan ini disampaikan Nusron saat merespons isu penolakan terhadap rencana swasembada pangan di tanah Papua.
“Jika menolak ketahanan pangan, berarti mendukung impor,” ujar Nusron saat diwawancarai di Jakarta pada Jumat (19/12). Menurutnya, pertumbuhan populasi Indonesia akan meningkatkan kebutuhan akan beras, karena makanan pokok mayoritas masyarakat adalah beras.
“Kalau tidak membuat sawah, nanti kita makan apa?” tanya Nusron dengan nada tegas.
Terkait adanya penolakan atas rencana tersebut, Nusron menekankan pentingnya prioritas sebuah negara. Dalam konteks ini, ketahanan pangan menjadi salah satu cara untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa.
“Jika ada yang menolak, tugas pemerintah adalah melakukan dialog,” tambahnya.
WALHI Papua Kritik Rencana Pemerintah
WALHI Papua menilai bahwa rencana swasembada pangan dan energi pemerintah justru cenderung memperkuat dominasi korporasi atas lahan luas, bukan didasarkan pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.
Monokultur besar seperti kelapa sawit dan tebu dinilai mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, serta ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki, secara tegas menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk deforestasi dan pembukaan hutan adat di Papua dalam skala besar.
“Masyarakat adat Papua tidak ingin mendapat bencana ekologis yang akan datang. Papua bukan tanah kosong, Papua menolak deforestasi, Papua menolak Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.
Menurut Maikel, pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif atau dengan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) sebelum mengambil keputusan.
WALHI Papua melihat kebijakan ini rentan memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu dan hasil hutan lainnya.
Pendekatan yang Perlu Dilakukan
Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perspektif masyarakat adat dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif, kebijakan pangan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologis dan budaya.
Selain itu, perlu dilakukan pendekatan yang inklusif dan transparan agar semua pihak dapat sepakat dalam upaya mencapai swasembada pangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya efektif namun juga dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat.
Tantangan dan Solusi
Salah satu tantangan utama dalam mencapai swasembada pangan adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penggunaan lahan yang berlebihan, terutama untuk monokultur, bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan pola pertanian yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. Selain itu, perlu adanya regulasi yang ketat untuk mencegah eksploitasi lahan yang merugikan masyarakat adat dan ekosistem.
Dengan langkah-langkah yang tepat, swasembada pangan dapat dicapai tanpa mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini akan membantu membangun ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar