Kekuatan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global
Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa fondasi makroekonomi yang kuat menjadi modal utama bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah global. Stabilitas ekonomi tersebut juga menjadi dasar penting bagi Indonesia dalam berperan aktif dalam berbagai inisiatif ekonomi internasional.
Stabilnya sejumlah indikator makroekonomi Indonesia sepanjang 2025 menjadi bukti nyata dari kekuatan ekonomi negara ini. Contohnya, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,92 persen, yang masih terkendali dan stabil. Selain itu, Indonesia mampu mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 38,54 miliar pada periode Januari-November 2025.
“Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh, dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi. Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, Rabu (14/1).
Sugiono menambahkan bahwa fondasi ekonomi yang solid menjadi modal penting bagi Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global. Dengan resiliensi ekonomi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu memitigasi dampak negatif dari perlambatan dan tekanan ekonomi global.
Terlebih, saat ini semakin banyak negara yang menggunakan kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi sebagai instrumen tekanan geopolitik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki ketahanan ekonomi yang memadai guna menghadapi tantangan tersebut.
“Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi,” tambahnya.
Diplomasi Ekonomi yang Berorientasi pada Ketahanan
Sejalan dengan hal tersebut, diplomasi ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan diversifikasi ekonomi. Salah satu contohnya adalah kesepakatan tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, serta penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dengan Uni Eropa.
Selain itu, Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS, yakni blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, sejak Januari tahun lalu. Keanggotaan ini bertujuan untuk mendorong reformasi tata kelola global sekaligus membuka peluang perdagangan dan investasi baru.
Kementerian Luar Negeri juga mendorong penguatan kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di kawasan Afrika, seperti Rwanda, sebagai upaya meminimalisasi risiko ekonomi dan perdagangan yang selama ini bertumpu pada mitra-mitra tradisional.
“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi resiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional,” imbuh Sugiono.
Langkah Strategis untuk Pengembangan Industri Nasional
Terakhir, Sugiono menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri tengah menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui penciptaan iklim ekonomi yang ramah investasi.
“Seluruhnya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Soetianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat,” tutupnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar