Proyek Ketahanan Pangan di Papua: Tantangan dan Kritik
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa proyek ketahanan pangan merupakan salah satu cara sebuah bangsa untuk bertahan hidup. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap rencana pemerintah mencetak sawah baru seluas 100 ribu hektare di wilayah Papua.
Nusron menyinggung soal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ditanya mengenai opsi diversifikasi pangan di Papua. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga kebutuhan pangan harus dipenuhi secara nasional.
“Kita ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kemudian di Papua sagu, kan sagunya sudah tercukupi. Di sisi lain, ada kebutuhan beras juga,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada Jumat (19/12).
Menurut Nusron, masalah ketahanan pangan perlu dilihat secara komprehensif. Terkait pihak-pihak yang menolak rencana tersebut, ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengajak mereka berdialog.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Papua meraih swasembada pangan dalam waktu maksimal tiga tahun. Menurut catatan Amran, kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120 ribu ton per tahun.
“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” katanya.
Pelaksanaan program tersebut sudah dibagi di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Amran juga menyebut ada enam provinsi di Papua yang mengajukan permohonan cetak sawah ini. Proyek ini bertujuan membentuk kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.
Menurut Amran, saat ini Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra sudah berada di jalur swasembada. Jawa bahkan telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.
“Ini solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tuturnya.
Kritik dari WALHI Papua
WALHI Papua menilai bahwa swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah justru cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan luas, bukan didasarkan pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.
Monokultur besar seperti sawit dan tebu, justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, serta ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Oleh karena itu, Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki, tegas menyampaikan penolakan terhadap segala bentuk deforestasi pembukaan hutan adat di Papua dengan skala besar.
“Masyarakat adat Papua tidak mau mendapat bencana ekologis yang akan datang. Papua bukan tanah kosong, Papua tolak deforestasi, Papua tolak Proyek Strategis Nasional (PSN),” tutur Maikel.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah belum melibatkan masyarakat adat secara bebas dan informatif atau free, prior, and informed consent (FPIC) sebelum mengambil keputusan.
WALHI Papua memandang kebijakan ini rentan memicu konflik agraria, mempercepat kerusakan hutan, dan menghancurkan sistem pangan lokal yang selama ini bertumpu pada sagu dan hasil hutan lainnya.
Pandangan Masyarakat Adat
Pandangan masyarakat adat Papua terhadap proyek ini sangat penting. Mereka merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dinilai tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain itu, proyek ini juga dianggap bisa memperburuk kondisi lingkungan. Penggunaan lahan yang luas untuk pertanian monokultur dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu ekosistem alami yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat.
Dengan demikian, proyek ketahanan pangan di Papua memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat adat, terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Ini akan membantu menghindari konflik dan menjaga keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan pangan masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar