Menteri PU Tegur Keras Anak Buah Atasi Bencana Sumatra

Pendekatan Khusus dalam Penanganan Bencana

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menghadapi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Daripada memberikan hukuman kepada jajaran di lapangan, dia lebih memilih memberikan penghargaan kepada mereka yang menunjukkan kinerja yang luar biasa. Menurutnya, dalam situasi darurat bencana, fokus utamanya adalah kecepatan kerja dan keselamatan masyarakat.

Pendekatan ini tidak seperti pola kerja normal. Dody menjelaskan bahwa pejabat atau pegawai yang menunjukkan kinerja melampaui ekspektasi akan diberikan apresiasi, bahkan terbuka peluang promosi jabatan. Penghargaan bisa diberikan kepada siapa pun tanpa melihat jabatan awal.

"Kalau berhasil mungkin saya angkat bisa jadi Dirjen. Walaupun namanya PPK, saya bisa jadi Dirjen. Bisa! Saya bisa bikin jadi Dirjen. Walaupun awalnya PPK," ujarnya dalam media briefing di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Bencana Dinilai Tak Bisa Ditangani dengan Pola Kerja Biasa

Dody menilai penanganan bencana sangat bergantung pada faktor waktu. Setiap keterlambatan, kata dia, berisiko langsung terhadap keselamatan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penanganan bencana tidak bisa disamakan dengan pekerjaan rutin pemerintahan.

Dalam situasi bencana yang dipertaruhkan bukan sekadar target fisik atau administrasi, melainkan nyawa manusia. Atas dasar itu, dia memastikan akan memberikan penghargaan kepada jajaran yang mampu bekerja cepat dan menghasilkan kualitas kerja yang baik.

"Ini kan soal bencana. Bencana itu larinya ke arah waktu gitu loh. Waktu, waktu. Kita enggak bisa main-main sama waktu kalau bencana itu. Karena yang kita pertaruhkan ini nyawa," ujarnya.

Dody Tak Segan Bentak Anak Buah demi Percepat Penanganan

Dody mengakui tetap bersikap tegas di lapangan. Dia menyebut tidak segan menegur, memarahi, atau membentak jajaran yang dinilai lambat dalam bekerja, terutama ketika menyangkut layanan vital seperti puskesmas dan fasilitas kesehatan.

Menurutnya, dalam situasi darurat bencana, tidak ada ruang untuk menunda pekerjaan. Penanganan di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kata dia, tidak boleh menggunakan pola kerja biasa karena berkaitan langsung dengan kondisi kemanusiaan.

"Kalau punishment saya usahakan enggak. Saya ngomel iya, saya marah-marah iya, saya bentak-bentak iya. Karena itu, ini hubungan kita sama nyawa manusia gitu," tegasnya.

Satgas Dibentuk Agar Penanganan Bencana Lebih Fokus

Untuk menjaga efektivitas kerja, Dody menjelaskan pihaknya memperkuat pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus di wilayah terdampak bencana. Langkah itu diambil agar para direktur jenderal tidak terkonsentrasi hanya pada satu kawasan.

"Kalau nanti semua tumplek blek di tiga (provinsi) ini, nanti Maluku ngamuk tuh, Papua ngamuk, Kalimantan ngamuk. Jadi sebaiknya saya bikin satgas. Jadi point of view-nya ke satgas saja," tuturnya.

Dengan adanya Satgas, koordinasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat karena jalur komunikasi langsung terhubung dengan dirinya. Sementara itu, para pejabat struktural lainnya tetap dapat mengurusi daerah lain.