Menteri Yandri Susanto Tujukan 5.000 Desa Ekspor

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan pembentukan 5.000 desa ekspor sebagai langkah strategis untuk membangkitkan perekonomian desa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjadikan desa sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.

“Di periode kepemimpinan saat ini, saya sudah banyak melepas ekspor perdana mulai dari kopi, kemiri, ikan, hingga kentang,” ujar Yandri dalam acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Taman Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Januari 2026.

Menurut Menteri Yandri, desa memiliki peran penting sebagai subjek utama pembangunan, sesuai dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Ia menilai bahwa penguatan desa melalui ekspor produk unggulan akan menjadi penggerak kebangkitan ekonomi desa serta menjadi alat untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar untuk dikembangkan ke pasar global. Namun, Yandri menegaskan bahwa pengembangan desa ekspor tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lembaga.

“Pesan Presiden Prabowo, kita ini bukan superman, tapi super team. Kuncinya adalah kolaborasi dan kebersamaan,” katanya.

Selain program desa ekspor, Yandri mengungkapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyiapkan 12 Aksi Bangun Desa untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program tersebut mencakup penguatan badan usaha milik desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan desa tematik berbasis komoditas seperti desa lele, desa padi, dan desa jagung, hingga desa wisata.

Menurut Yandri, beberapa desa wisata bahkan mampu mencatatkan pendapatan hingga miliaran rupiah per tahun. Seluruh program desa tersebut diarahkan untuk memperkuat perputaran ekonomi nasional, termasuk mendukung penyediaan bahan pangan bagi program makan bergizi gratis yang sebagian besar bersumber dari desa. “Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen desa untuk menjadikan Hari Desa Nasional sebagai momentum memperkuat persatuan dan mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis desa.

Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Yandri menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Alokasi dana desa tersebut diarahkan untuk memperkuat potensi desa di sektor pangan melalui berbagai program berbasis komoditas lokal.

“Kedaulatan pangan jelas kita dukung. Ada 20 persen dana desa, ditambah kolaborasi dengan kementerian lain,” ujar Yandri.