Penyampaian Aspirasi Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw
Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) melakukan kegiatan penyaluran aspirasi dan penerimaan pengaduan dari masyarakat adat, umat beragama, serta kaum perempuan di Kabupaten Tambrauw. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu (20/12/2025) dan dipimpin oleh Wakil Ketua II MRP Papua Barat Daya, Vincentius Paulinus Baru. Ia melakukan kunjungan ke Distrik Senopi dan Distrik Mawabuan untuk bertemu langsung dengan warga setempat.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi penting terkait pemenuhan hak-hak dasar dan keberlanjutan hidup mereka. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah permintaan pemerataan dan kejelasan status tanah adat. Selain itu, masyarakat juga menolak keras rencana masuknya perusahaan kelapa sawit di wilayah Lembah Kebar. Mereka menilai investasi tersebut berpotensi merusak lingkungan dan mengancam wilayah adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Aspirasi lain yang disampaikan adalah mengenai penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus). Masyarakat mengeluhkan bahwa dana tersebut belum sepenuhnya tersalurkan hingga tingkat kampung. Mereka meminta pemerintah daerah memastikan distribusi dana Otsus dapat dilakukan secara merata agar dapat meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Di sektor pelayanan publik, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan di Kabupaten Tambrauw. Selain itu, ketersediaan air bersih di Distrik Senopi dan Mawabuan menjadi perhatian serius. Vincentius Paulinus Baru menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera mendapat perhatian pemerintah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kepala distrik Senopi dan Mawabuan, kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga setempat. Dalam kesempatan tersebut, Vincentius menyampaikan bahwa MRPBD akan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjuang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.
Isu-isu yang Disampaikan Masyarakat
-
Status Tanah Adat
Masyarakat meminta kejelasan dan pemerataan status tanah adat. Hal ini sangat penting untuk menjaga hak-hak masyarakat dalam mengelola wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. -
Penolakan Investasi Sawit
Masyarakat secara bulat menolak rencana masuknya perusahaan kelapa sawit di wilayah Lembah Kebar. Mereka khawatir investasi ini akan merusak lingkungan dan mengancam wilayah adat mereka. -
Distribusi Dana Otsus
Masyarakat mengeluhkan bahwa dana Otsus belum sepenuhnya tersalurkan hingga tingkat kampung. Mereka meminta pemerintah daerah memastikan dana tersebut digunakan sesuai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. -
Akses Pendidikan dan Kesehatan
Keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan menjadi salah satu isu utama yang disampaikan. Masyarakat meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas-fasilitas dasar ini. -
Ketersediaan Air Bersih
Di Distrik Senopi dan Mawabuan, ketersediaan air bersih menjadi perhatian serius. Masyarakat menilai hal ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan kesehatan masyarakat.
Peran MRPBD dalam Mendengarkan Aspirasi Masyarakat
Vincentius Paulinus Baru menyampaikan bahwa MRPBD akan terus berkomitmen untuk mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah daerah.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar