Perubahan Tata Kelola Pelayanan Lahan di Batam
Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana untuk mengubah tata kelola pelayanan lahan agar lebih mudah diakses oleh para investor. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menunjukkan optimisme terhadap langkah ini, yang diharapkan mampu memastikan peruntukan lahan di Batam khususnya untuk industri dapat terakomodir dengan tepat.
Perubahan ini dimulai dengan penyempurnaan Land Management System (LMS), yang memungkinkan proses perizinan dilakukan sepenuhnya secara digital. Selain itu, informasi mengenai ketersediaan lahan kini dapat diakses secara terbuka. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan izin dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan.
Amsakar menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menyelesaikan masalah lahan non produktif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. "Pemanfaatan lahan perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan secara berkelanjutan," ujarnya pada hari Kamis (2/10/2025).
Digitalisasi dan Penguatan Landasan Hukum
Selain fokus pada digitalisasi, BP Batam juga melakukan penguatan landasan hukum dengan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 6/2025 tentang Pengelolaan Pertanahan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian lahan.
Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, menyempurnakan mekanisme pelayanan, serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lahan. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih jelas dan transparan bagi para pelaku usaha.
Tujuan Tata Kelola Pertanahan yang Modern
Dengan kombinasi antara digitalisasi dan pemutakhiran regulasi, BP Batam menargetkan terciptanya tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan lebih adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha maupun masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur.
Beberapa hal yang menjadi fokus utama dari rencana ini antara lain:
- Digitalisasi Proses Perizinan: Memungkinkan pengajuan izin dilakukan secara online, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan.
- Ketersediaan Informasi Terbuka: Membuka akses informasi tentang lahan yang tersedia, sehingga memudahkan investor untuk mengetahui potensi lahan yang bisa dimanfaatkan.
- Pemutakhiran Regulasi: Menerbitkan Perka Nomor 6/2025 yang mencakup seluruh aspek pengelolaan lahan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian.
Keuntungan bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat
Dengan adanya perubahan tata kelola pelayanan lahan, diharapkan akan ada banyak manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:
- Efisiensi dalam Pengelolaan Lahan: Proses pengelolaan lahan akan lebih cepat dan efisien karena didukung oleh teknologi digital.
- Kepastian Hukum: Regulasi yang jelas dan terbaru akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam berinvestasi.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Dengan informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih aktif dalam memantau penggunaan lahan.
Kesimpulan
Langkah yang diambil oleh BP Batam dalam mengubah tata kelola pelayanan lahan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah Batam. Dengan pendekatan yang lebih modern dan transparan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para investor dan masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!