Pengangkatan Muhayah sebagai Hakim Agung Kamar Agama
Muhayah resmi menjabat sebagai Hakim Agung di Kamar Agama setelah DPR menyetujui pengangkatannya dalam Rapat Paripurna forum ke-5 DPR RI, pada Selasa (23/9/2025). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Pengalaman kerjanya telah membawanya ke berbagai posisi penting, seperti Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Samarinda, serta Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Tangerang.
Sebagai penyelenggara negara, Muhayah rutin melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan terbaru yang disampaikan pada 3 Januari 2024 untuk tahun 2023 mencatat total harta kekayaan sebesar Rp2,9 miliar. Setelah dikurangi dengan hutang sekitar Rp600 juta, kekayaan bersihnya tercatat sebesar Rp2,3 miliar.
Harta Muhayah didominasi oleh aset tanah dan bangunan senilai Rp2,7 miliar. Rinciannya antara lain: * Tanah seluas 4.000 m² di Kabupaten Pandeglang senilai Rp200 juta (hasil sendiri). * Tanah dan bangunan seluas 250 m²/200 m² di Tangerang Selatan senilai Rp2,5 miliar (warisan).
Selain itu, dia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp157,5 juta dan kas serta setara kas sebesar Rp50 juta. Menariknya, dalam laporan tersebut tidak tercantum kepemilikan kendaraan bermotor maupun surat berharga.
Proses Seleksi dan Uji Kelayakan
Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, menjelaskan bahwa pengangkatan Muhayah sebagai Hakim Agung merupakan hasil uji kelayakan (fit and proper test) yang digelar bersama panitia seleksi. Setelah melewati serangkaian uji integritas, wawasan, serta kompetensi, Muhayah bersama delapan nama lainnya dinyatakan layak menjadi Hakim Agung.
"Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung adalah jabatan penting sehingga diistilahkan wakil Tuhan," ujar Dede dalam rapat paripurna. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan forum rapat, yang secara aklamasi menyetujui nama-nama tersebut.
Daftar Hakim Agung Baru yang Disetujui
Selain Muhayah, berikut nama delapan Hakim Agung lainnya yang juga disetujui DPR: * Heru Pramono (Kamar Perdata) * Budi Nugroho (Kamar TUN khusus pajak) * Hari Sugiharto (Kamar TUN) * Agustinus Purnomo Hadi (Kamar Militer) * Diana Malemita Ginting (Kamar TUN khusus pajak) * Lailatul Arofah (Kamar Agama) * Ennid Hasanuddin (Kamar Perdata) * Suradi (Kamar Pidana)
Sementara untuk Hakim Ad Hoc HAM, DPR menetapkan Puguh Haryogi. Dengan penambahan ini, struktur Mahkamah Agung akan semakin lengkap dan siap menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!