NASIB PPPK PARUH WAKTU BERUBAH? Ini Respons BKN dan KemenPAN-RB Terhadap Aksi R2-R3

Perjuangan Tenaga Honorer dalam Transisi Sistem Kepegawaian

Aliansi R2 dan R3 kembali mengambil langkah nyata dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Mereka mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Langkah ini menjadi simbol perjuangan agar tidak ada tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan akibat transisi sistem kepegawaian menuju formasi ASN dan PPPK penuh waktu.

Perwakilan Aliansi R2 dan R3 Menyampaikan Aspirasi

Perwakilan Aliansi R2 dan R3 menyampaikan aspirasi ribuan tenaga honorer yang selama ini bekerja secara paruh waktu di berbagai instansi pemerintah. Mereka menuntut adanya jaminan perlindungan status kerja dan penghasilan yang layak dalam proses peralihan menuju PPPK. “Tujuan kami sederhana, agar tidak ada tenaga honorer yang tersingkir hanya karena regulasi baru. Kami sudah lama mengabdi untuk negara, dan ingin diakui secara adil,” ujar salah satu perwakilan aliansi usai pertemuan di Kantor BKN.

Aliansi ini juga menyoroti pentingnya pengaturan status PPPK paruh waktu agar tetap mendapat hak seperti jaminan sosial, tunjangan, serta akses pengembangan karier yang proporsional. Mereka berharap agar pemerintah memberikan perlindungan yang sama kepada semua tenaga honorer, terlepas dari status kerja mereka saat ini.

Respon BKN Soal Peralihan Status

Menanggapi hal itu, pihak BKN menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme transisi yang adil dan transparan. “Pemerintah memahami keresahan tenaga honorer. Prinsipnya, tidak ada yang dirugikan selama proses penataan ini,” kata salah satu pejabat BKN. BKN juga menegaskan bahwa peralihan status tenaga honorer menjadi PPPK akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

Pemerintah memastikan, koordinasi dengan KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan terus berjalan untuk menyusun formula terbaik agar tenaga paruh waktu tetap mendapat kesempatan yang sama dalam seleksi ASN. Hal ini diharapkan mampu menciptakan sistem kepegawaian yang lebih adil dan merata bagi semua pihak.

Tidak Ada PHK untuk Honorer

Sementara itu, KemenPAN-RB juga menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer yang masih aktif. “Pemerintah tidak akan serta-merta memberhentikan mereka. Prinsipnya, semua akan ditata dengan mekanisme yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar pejabat KemenPAN-RB.

Pemerintah mendorong agar setiap instansi daerah segera memetakan kebutuhan formasi pegawai, sehingga para tenaga honorer paruh waktu bisa tetap terserap dalam sistem kepegawaian yang baru tanpa kehilangan mata pencaharian. Dengan demikian, harapan besar diarahkan agar semua tenaga honorer dapat tetap memiliki tempat dalam birokrasi Indonesia.

Perjuangan Belum Berakhir

Langkah Aliansi R2 dan R3 ini menandai bahwa perjuangan tenaga honorer belum berakhir. Mereka berharap, hasil audiensi dengan BKN dan KemenPAN-RB dapat membuka jalan menuju status kepegawaian yang lebih pasti tanpa mengabaikan jasa dan pengabdian mereka selama ini. Aliansi berencana untuk terus melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan pemerintah pusat agar nasib para honorer tidak terabaikan di tengah transformasi birokrasi nasional.