Norsan Tekankan Kepatuhan Ahli Gizi untuk Dukung MBG, Ancam Sanksi hingga Pencabutan Izin

Ketersediaan Ahli Gizi Jadi Tantangan Utama dalam Program Makan Bergizi Gratis

aiotrade, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa ketersediaan ahli gizi masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya kehadiran tenaga ahli gizi untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada peserta program.

“Kendala kita itu masalah ahli gizi. Di banyak daerah, tenaga ahli gizi masih tidak ada. Ini yang saya tekankan, ke depan harus dipenuhi karena ini standar. Kita tidak mau lagi terjadi kasus siswa keracunan,” ujarnya usai meninjau pendistribusian MBG di SMK Negeri 5 Pontianak, Rabu 1 Oktober 2025.

Menurut Ria Norsan, pihak Yayasan dapat bekerja sama dengan puskesmas untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli gizi. “Biasanya di Puskesmas itu ada ahli gizinya. Nah ini bisa membantu kita untuk program MBG, untuk mengukur kadar gizi setiap menu yang akan dimasak. Ini juga kan menyasar ibu hamil dan menyusui,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan penegasan dari Presiden Republik Indonesia terkait keamanan makanan dalam program MBG. Apabila terjadi kasus keracunan yang terbukti berasal dari dapur penyedia, maka dapur tersebut akan diberi sanksi hingga pencabutan izin dan penutupan permanen.

“Di Kalbar memang belum ada dapur yang ditutup permanen. Kasus di Ketapang masih tahap investigasi, jadi baru penutupan sementara sampai hasilnya keluar,” jelasnya.

Pentingnya Kepatuhan dalam Pengelolaan Makanan

Ria Norsan juga mengingatkan yayasan maupun pengelola dapur agar tetap disiplin menjaga kualitas dan kebersihan makanan. Jika masih melanggar, pemerintah tidak segan memberikan sanksi berat.

“Kita sudah peringatkan. Kalau sampai melanggar lagi, bisa dikenakan sanksi, bahkan sampai pencabutan izin dan penutupan dapur,” tegas Norsan.

Kolaborasi dengan Puskesmas

Untuk memastikan keberlanjutan program MBG, Gubernur Ria Norsan menyarankan kolaborasi antara yayasan dan puskesmas. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan makanan secara lebih efektif.

• Beberapa langkah yang dapat dilakukan:
• Mengajak ahli gizi dari puskesmas untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan menu.
• Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas makanan yang disajikan.
• Memberikan pelatihan tambahan bagi pengelola dapur tentang standar keamanan makanan.

Langkah Pemerintah untuk Menjamin Keamanan Makanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa langkah untuk memastikan keamanan makanan dalam program MBG. Selain memperketat pengawasan, pihaknya juga melakukan inspeksi mendadak dan meminta laporan berkala dari para penyedia makanan.

Penutup

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan tenaga ahli gizi dan komitmen semua pihak dalam menjaga kualitas makanan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, yayasan, dan puskesmas, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.