Pelantikan Kepsek Negeri di Jambi Ditunda, Pemkot Tunggu Persetujuan Pusat

Proses Pelantikan Kepala Sekolah Negeri di Kota Jambi Masih Menunggu Persetujuan Pusat

Pelantikan calon kepala sekolah negeri se-Kota Jambi masih belum dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah kota masih menunggu izin resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Wali Kota Jambi, dr Maulana, mengungkapkan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan secara transparan dan berbasis sistem digital, termasuk Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara.

Proses Seleksi yang Transparan

Maulana menegaskan bahwa proses seleksi calon kepala sekolah dilakukan dengan sangat terbuka dan menggunakan sistem digital. Ia juga membantah adanya isu permainan dalam penentuan calon kepala sekolah. Menurutnya, semua proses telah terdata dengan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Isu-isu yang beredar itu semu. Semua proses sekarang berbasis digital dan terdata dengan jelas,” tegas Maulana.

Hasil seleksi, baik melalui CAT maupun wawancara, telah dikirimkan ke pemerintah pusat. Dari data tersebut, beberapa calon dinyatakan tidak lolos. Alasan utamanya adalah karena beberapa orang pernah menjabat sebagai kepala sekolah sebelumnya.

Pentingnya Mematuhi Regulasi

Menurut Maulana, pengangkatan kepala sekolah tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Proses ini harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar regulasi yang berlaku.

“Proses ini harus sesuai aturan. Tidak bisa tergesa-gesa,” ujarnya.

Pelantikan Akan Dilakukan Secara Serentak

Maulana memastikan bahwa pelantikan kepala sekolah negeri di Kota Jambi akan dilakukan secara serentak setelah seluruh persetujuan dari Dikdasmen dan BKN diterima. Ia berharap, untuk tahun ajaran ini, seluruh kepala sekolah negeri sudah definitif.

“Kepala sekolah negeri harus diisi oleh orang-orang yang berprestasi,” tambahnya.

Penutup

Meskipun proses pelantikan masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah kota tetap berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam seleksi calon kepala sekolah. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi keraguan atau dugaan adanya manipulasi dalam proses pengangkatan tersebut.