Kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang Terus Berlanjut
Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan artis ternama Nikita Mirzani kembali menjadi perhatian publik. Perseteruan hukum antara Nikita dengan dokter kecantikan Reza Gladys terus memanas, terutama setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menolak untuk hadir sebagai saksi di persidangan.
Sikap BPOM ini menimbulkan pertanyaan dari pihak kuasa hukum Nikita. Menurut mereka, keputusan BPOM tidak sesuai dengan proses pengujian bukti dalam persidangan. Hal ini membuat tim kuasa hukum merasa kurang mendapatkan dukungan yang cukup untuk membela kliennya.
Agus Nahak, seorang praktisi hukum asal Kupang, memberikan pandangan mengenai hal ini. Ia menjelaskan bahwa BPOM adalah lembaga negara dan oleh karena itu tidak dapat diminta hadir sebagai saksi hanya atas permintaan pribadi. Menurutnya, pengadilan adalah pihak yang berwenang untuk memanggil BPOM sebagai saksi.
“BPOM itu lembaga negara, tidak bisa secara pribadi diminta hadir sebagai saksi. Harusnya pengadilan yang minta mereka bersaksi,” ujar Agus Nahak.
Ia menilai bahwa strategi dari tim kuasa hukum Nikita perlu diperbaiki. Menurutnya, kasus ini bermula dari Reza Gladys, sehingga penting untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum mencapai tahap pengadilan.
Selain itu, Agus juga menyebutkan bahwa jika pengadilan yang memanggil BPOM, maka kehadiran mereka akan lebih kuat dan relevan. Lembaga ini memiliki peran penting dalam pengujian produk skincare yang menjadi awal dari kasus ini.
“Mereka yang melakukan tes terkait masalah skincare, dan banyak produk yang dinyatakan tidak lulus tes. Ada izin edar yang tidak berlaku, bahkan ada juga yang tidak memiliki izin sama sekali.”
Ia menambahkan bahwa jika benar produk skincare milik Reza Gladys tidak memiliki izin, hal ini akan sangat membantu pembelaan Nikita di persidangan.
Agus menilai bahwa strategi dari tim kuasa hukum Nikita harus lebih terarah dengan menggandeng pengadilan sebagai pihak yang memanggil BPOM secara resmi. Ia menegaskan bahwa pihak Nikita punya strategi untuk membebaskannya, tetapi harus ada strategi juga bahwa jangan memanggil secara pribadi. Harusnya lewat pengadilan.
Alasan BPOM Urung Hadir di Persidangan
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa lembaganya hanya bisa hadir jika undangan datang dari hakim, bukan dari pihak pribadi. Ia menegaskan bahwa BPOM selalu konsisten dengan prinsipnya.
“Ya mengenai surat pengacara Nikita Mirzani telah disampaikan pada BPOM, sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu. Tapi kan ada aturannya ya,” ujarnya.
Menurut Taruna, undangan yang diterima bersifat pribadi, sedangkan saksi dari lembaga negara hanya bisa hadir atas permintaan hakim. Ia menegaskan bahwa aturan ini penting agar tidak terjadi bias atau penyalahgunaan wewenang.
Pihak BPOM juga mengklaim bahwa lembaganya sudah memberikan keterangan pada tahap penyidikan di kepolisian. Ia menekankan bahwa BPOM tetap konsisten berdiri di tengah, tidak berpihak ke salah satu pihak.
“Seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah harus tegak lurus dengan aturan, dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Memihak pada aturan yang ada di negeri kita.”
Kilas Balik Konflik Nikita dan Reza Gladys
Kasus ini bermula pada 2024, saat Nikita memberi ulasan negatif terhadap produk skincare milik Reza Gladys. Perseteruan berlanjut setelah Reza diduga meminta uang Rp4 miliar agar ulasan buruk itu dihentikan.
Nikita mengaku telah menyerahkan uang Rp2 miliar lewat transfer dan Rp2 miliar tunai. Merasa dirugikan, ia melaporkan Reza ke polisi atas dugaan pemerasan pada Desember 2024. Perkara ini terus berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai dinamika yang terjadi di persidangan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!