Pemerintah berkomitmen untuk segera mewujudkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana di beberapa wilayah Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat proses pemulihan masyarakat pasca-bencana, dengan fokus pada kebutuhan dasar warga seperti tempat tinggal sementara.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pembangunan huntara dilaksanakan secara bertahap di berbagai kabupaten dan kota. Salah satu lokasi yang sedang dipersiapkan adalah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap pematangan lahan.
“Saat ini proses pematangan lahan. Tahap I alokasi untuk 73 kepala keluarga,” demikian disampaikan oleh BNPB dalam laporannya, Rabu (17/12).
Selain itu, pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota telah dimulai sejak 15 Desember 2025. Proyek ini dirancang dalam bentuk kopel atau barak sebagai solusi hunian sementara.
“Tahap I telah dimulai sebanyak 60 kepala keluarga, yaitu unit dalam format kopel atau barak. Kapasitas dalam satu kopel atau barak sebanyak lima unit, sehingga target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak,” lanjut laporan BNPB.
Pembangunan huntara juga direncanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Kedua wilayah tersebut saat ini masih berada pada tahap pematangan lahan. BNPB mencatat bahwa alat berat, material, serta personel TNI telah disiagakan untuk mendukung percepatan pekerjaan.
“Pelaksanaan dimulai tanggal 15 Desember 2025. Alat berat, material, dan personel TNI telah berada di lokasi,” tambah detailnya.
Sementara itu, untuk Kota Padang, usulan pembangunan huntara masih dalam proses penyusunan. Sebagian warga terdampak sementara ini ditempatkan di rumah susun Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tangah.
Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, progres fisik pembangunan huntara terus berjalan. Hingga 17 Desember 2025, pembersihan lahan telah mencapai sekitar 4.700 meter persegi atau sekitar 75% dari total lahan yang dapat dimatangkan. BNPB juga mencatat pemasangan bouplank lantai telah dilakukan pada dua barak, sementara satu barak lainnya memasuki tahap pengecoran lantai dengan progres sekitar 90%.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan personel lintas satuan secara terpadu. Personel yang terlibat terdiri atas 40 personel Kodim, 25 personel Yonif 131/Brs, serta 20 personel Zipur untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Berikut adalah beberapa informasi penting terkait pembangunan huntara:
- Lokasi Pembangunan
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kabupaten Agam
-
Kota Padang
-
Tahapan Pembangunan
- Pematangan lahan
- Pemindahan warga terdampak
- Pemugaran bangunan sementara
-
Pengecoran lantai dan pemasangan bouplank
-
Personel yang Terlibat
- Kodim
- Yonif 131/Brs
- Zipur
-
Alat berat dan material pendukung
-
Target Pembangunan
- Di Kabupaten Lima Puluh Kota, target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak.
- Setiap kopel atau barak memiliki kapasitas lima unit.
Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan aparat militer, diharapkan pembangunan huntara dapat selesai tepat waktu dan memberikan perlindungan serta kenyamanan bagi warga terdampak bencana.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar