Pelatihan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Morowali Utara
Wakil Bupati Morowali Utara, H Djira K, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2028. Acara ini berlangsung di ruang Rapat Bapellitbangda, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada hari Selasa, 11 November 2025.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menciptakan kualitas penduduk yang tinggi, yang menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Dengan SDM yang unggul, diharapkan dapat mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang, sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, bertaqwa, serta memiliki etos kerja yang tinggi, sejahtera, dan harmonis.
Dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng menyampaikan bahwa tujuan utama dari Bimtek ini adalah memastikan Dinas terkait dapat mengelola dokumen operasional Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk lima tahun ke depan. Hal ini dilakukan melalui peta jabatan pembangunan kependudukan yang memiliki arah untuk pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang terukur dan mendukung terwujudnya generasi unggul Indonesia Emas 2045.
Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk menentukan kondisi yang diinginkan dalam pembangunan kependudukan. Salah satu prinsip utamanya adalah menggunakan hak asasi sebagai dasar pencapaian kaidah berkeadilan. Di samping itu, perlu adanya partisipasi pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan agar dapat tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang.
"Di Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kompetensi SDM dan menyeimbangkan SDA dan SDM agar ke depannya bisa mengurangi terjadinya masalah," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng.
Wakil Bupati Djira turut memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Ia berharap setiap Dinas terkait dapat bekerja sama dalam menyusun kegiatan program dengan membuat grand design pembangunan. Saat ini, data yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan data di lapangan. Oleh karena itu, mulai Januari 2026, validasi data lokal di lapangan perlu disesuaikan dengan data yang ada.
Hadir dalam Rapat
Turut hadir dalam rapat tersebut, Perwakilan P2KBP3AD Morut bersama Pejabat Esselon II dan III. Acara ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam membangun sistem kependudukan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar