Pemerintah Percepat Izin Investasi RI, Kalah Cepat dari Vietnam

Waktu Pengurusan Perizinan Investasi di Indonesia Masih Lebih Lama dibanding Vietnam

Waktu yang diperlukan dalam pengurusan perizinan investasi di Indonesia masih lebih lama dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam. Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa hal ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini.

Menurut Todotua, proses pengurusan izin investasi di Indonesia membutuhkan sekitar 4 hingga 5 tahun. Proses tersebut terbagi menjadi 2 tahun untuk mengurus izin dan 2 tahun berikutnya untuk memulai konstruksi. Sementara itu, Vietnam hanya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan seluruh proses dari awal hingga mulai beroperasi secara komersial.

“Dari mulai dia masuk atau PMA (Penyertaan Modal Asing)-nya itu masuk, membuat company PMA di sini sampai dia starting komersial itu kurang lebih segitu (4 tahun). Vietnam hari ini sudah masuk di level 2 tahunan, kapan dia mau bangun, dia bangun tinggal dia masuk level konstruksi. Ini PR besar bagi kita,” ujarnya dalam acara Indonesia Green Mineral Investment Forum (IGMIF) 2025 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan pada Kamis (2/10).

Strategi Mempercepat Proses Perizinan

Untuk mengatasi masalah ini, Todotua saat ini mendorong adanya Service Level Agreement (SLA) positif yang bertujuan mempercepat proses perizinan. Sampai saat ini, ia mencatat telah ada 132 perizinan yang masuk dalam skema SLA tersebut.

Dengan sistem ini, Todotua menyatakan bahwa realisasi investasi bisa lebih cepat. Ia memberikan contoh, yaitu investasi di sektor perhotelan yang kini bisa dibangun dengan perizinan yang hanya memakan waktu 28 hari.

Namun, untuk izin lain seperti izin lokasi dan izin terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Todotua menjelaskan bahwa prosesnya dapat dilakukan secara paralel tanpa menghilangkan esensi dari setiap izin tersebut.

“Kita bikin post paid, nggak meninggalkan esensinya. Izin lingkungan AMDAL itu, izin lokasi, izin bangunan, kita nggak meninggalkan esensinya tapi post paid, paralel. Dia kita bikin dia bangun sambil post paid berjalan sehingga pada saat selesainya 1-2 tahun bisa berjalan,” ujar Todotua.

Insentif Fiskal untuk Meningkatkan Daya Saing Investasi

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif fiskal seperti master list, tax holiday, dan tax allowance. Tujuannya adalah agar investasi yang masuk memiliki daya saing yang lebih baik.

“Bahan bakunya kita kasih master list, free biaya masuk, tax holiday, tax allowance depend on angkanya. Nanti si investornya ini punya program-program terhadap R&D, kita kasih lagi super deduction,” kata Todotua.

Tantangan Lain yang Dihadapi Investor

Todotua juga menyebutkan bahwa tantangan lain yang masih menjadi kendala bagi para investor adalah masalah perpajakan. Ia memberikan contoh, yaitu harga tin solder yang dihasilkan di pabrik Indonesia lebih mahal dibandingkan pabrik di Malaysia, meskipun bahan baku berupa tin ingot berasal dari Indonesia.

“Soldernya (Malaysia) bisa lebih murah daripada pabrik solder yang ada di Indonesia, ini menjadi lucu. Setelah kita mitigasi di situ ada persoalan mengenai strategi fiskal kita, setiap layer di tax, setiap layer di tax, maka ini pun kita bicarakan,” tutur Todotua.