Pemerintah Siapkan 30 Wilayah Terima Dana Sampah Rp5,8 Triliun dari Bank Dunia

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa terdapat 30 daerah yang akan menjadi calon penerima manfaat dari program Local Service Development Program (LSDP), yaitu pendanaan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Program ini ditujukan untuk daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 120 ton per hari.

“Ada 65 daerah yang menjadi target kami, tapi nanti yang terpilih hanya 30 daerah,” ujar Tito dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Dari 65 daerah tersebut, sebanyak 20 kabupaten/kota otomatis tersingkir karena telah masuk dalam skenario Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Sementara daerah yang tidak terpilih dalam skema PSEL maupun LSDP disarankan memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.

“Kalau bingung bagaimana caranya, datang saja ke yang sudah mengerjakan dengan baik. Di Jawa Timur misalnya Banyuwangi, di Jawa Barat bisa lihat Sumedang,” jelasnya.

Program LSDP didanai oleh Bank Dunia dengan total anggaran sebesar US$350 juta atau sekitar Rp5,8 triliun (kurs Rp16.800 per dolar AS). Dana ini terbagi dalam tiga komponen utama:

• Komponen pertama berupa dukungan pengembangan kebijakan dan manajemen proyek bagi pemerintah pusat senilai US$15 juta atau sekitar Rp252 miliar.
• Komponen kedua merupakan hibah berbasis kinerja bagi pemerintah daerah untuk penyediaan layanan pengelolaan sampah padat perkotaan, dengan nilai terbesar, yakni US$300 juta atau sekitar Rp5,04 triliun.
• Komponen ketiga senilai US$35 juta atau sekitar Rp588 miliar ditujukan untuk mendukung implementasi dan manajemen proyek di daerah, termasuk pengawasan kontrak, audit keuangan dan teknis, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan dan sosial, serta pemantauan dan evaluasi hibah.

Kerja sama dengan BRIN dan Kemendikti

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) untuk menyiapkan teknologi pengelolaan sampah di level tapak, terutama untuk daerah dengan timbulan ratusan ton per hari.

“Kami minta Menteri Dikti dan BRIN melakukan kajian, nanti alat-alat seperti apa yang bisa dimanfaatkan,” ujar Zulhas.

Sementara itu, pengelolaan sampah di daerah dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari tetap akan dilanjutkan melalui skema PSEL atau waste to energy.

“Kami beri waktu sebulan untuk melihat apakah ada teknologi selain waste to energy, terutama untuk skala yang lebih kecil,” tambahnya.

Strategi Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Program LSDP bukan hanya sekadar pendanaan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Dengan adanya pendanaan dari Bank Dunia, diharapkan daerah yang terpilih dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta institusi riset seperti BRIN dan Kemendikti, menjadi kunci dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini juga membuka peluang bagi daerah-daerah yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang optimal untuk belajar dari daerah lain yang telah berhasil.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.