Penangkapan ID Jurnalis CNN Indonesia Mengundang Kekhawatiran
Pengguna media sosial kembali dihebohkan dengan isu terkait pencabutan izin liputan seorang jurnalis dari stasiun berita CNN Indonesia. Kejadian ini menimpa Diana Valencia, seorang jurnalis yang bekerja di CNN Indonesia TV. Pencabutan izin tersebut terjadi pada hari Sabtu, 27 September 2025.
Menurut informasi yang beredar, alasan utama dilakukannya tindakan ini diduga berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Diana kepada Presiden Prabowo. Pertanyaan tersebut dianggap tidak sesuai dengan konteks, khususnya mengenai kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.
Konfirmasi dari Pemimpin Redaksi CNN Indonesia
Pencabutan izin liputan Diana Valencia telah dikonfirmasi langsung oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Menurut penuturannya, seorang staf dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden datang ke kantor CNN Indonesia untuk mengambil kartu identitas pers milik Diana.
"Benar, telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia, yang terjadi pada tanggal 27 September 2025 pukul 19.15. Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia," ujar Titin dalam pernyataannya.
Titin menyampaikan bahwa ia merasa terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh BPMI. Ia juga menyatakan bahwa saat ini CNN Indonesia sedang melakukan langkah resmi dengan mengirimkan surat ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan lebih lanjut tentang alasan tindakan tersebut.
Tanggapan dari Menteri Sekretaris Negara
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons terkait isu ini. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta agar masalah ini segera dicarikan solusi terbaik.
"Saya sudah menyampaikan kepada biro pers untuk mencoba berkomunikasi dan mencari jalan keluar terbaik," kata Prasetyo.
Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo turut mengawasi masalah ini, Prasetyo mengatakan bahwa ia sendiri cukup mengetahui mengenai situasi yang terjadi.
Reaksi dari Organisasi Pers
Isu pencabutan izin liputan jurnalis CNN Indonesia ini mendapat berbagai tanggapan dari organisasi pers. Banyak pihak menyayangkan dan mengkritik tindakan yang dilakukan oleh BPMI.
Salah satu reaksi datang dari Dewan Pers, yang menegaskan bahwa semua pihak, termasuk Istana Kepresidenan, harus menjunjung tinggi kemerdekaan pers. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan.
"Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana," ujar Komaruddin dalam pernyataan resmi.
Sementara itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan bahwa tindakan BPMI dapat mengganggu kemerdekaan pers dan bertentangan dengan konstitusi serta UU Pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga mengecam tindakan BPMI.
AJI menilai bahwa tindakan ini bisa menghambat pekerjaan jurnalis dan memperburuk iklim pers di Indonesia. Mereka juga meminta agar BPMI segera meminta maaf dan mengembalikan ID Pers yang dicabut.
"Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia," ujar Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!