Penguatan Ekonomi Biru: KKP Pastikan Konservasi Ekosistem

Forum Sinergi Ekonomi Biru dan Perlindungan Ekosistem

Forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” kembali mengangkat isu penting tentang penguatan ekonomi biru Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta pada Senin (23/2). Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Forum ini menekankan bahwa masa depan ekonomi laut Indonesia sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat pesisir sebagai pelaku utama. Hadir dalam acara ini berbagai pihak, termasuk perwakilan dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan langsung dari masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen lintas sektor untuk menciptakan solusi nyata dalam pengembangan ekonomi biru.

Konsolidasi kerja lintas sektor menjadi langkah krusial dalam menghubungkan kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi di lapangan. Para peserta menyepakati bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan di berbagai sektor agar tidak berjalan secara parsial dan mampu memberikan dampak jangka panjang.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari, Dina Kosasih, memaparkan praktik baik yang telah diwujudkan di Teluk Jor, NTB. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir yang berbasis masyarakat dapat menjaga kelestarian ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Model kolaboratif pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai memiliki efektivitas yang dapat direplikasi di berbagai daerah pesisir di seluruh Indonesia.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” ujar Dina.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis dalam pembangunan ekonomi biru. Ia menekankan bahwa konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi.

Perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya mengintegrasikan konsep ekonomi biru ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir. Forum ini juga menggarisbawahi urgensi pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai pelengkap program.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung oleh COAST Facility Indonesia dan didanai oleh Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ), Mustamin, menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru hanya akan tercapai jika laut tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama dengan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Sejumlah rekomendasi strategis dirumuskan dalam forum ini, antara lain mendorong harmonisasi antara pengembangan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain itu, forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi dapat berjalan secara nyata dan tidak hanya berhenti pada tataran wacana.