Pengunjukan Kantor DPRK Mimika, FIM-WP-KPK Sampaikan Tuntutan

MIMIKA – Sejumlah besar massa dari Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP-KPK) mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada hari Senin (10/11). Dalam aksi ini, ratusan orang datang dan langsung melakukan orasi di depan kantor DPRK. Mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk dan potongan karton yang berisi pesan-pesan penting.

Beberapa karton yang dibawa oleh massa memiliki tulisan tegas yang menunjukkan kekecewaan mereka terhadap situasi di Tanah Papua. Salah satu pesan yang disampaikan adalah “Papua Bukan Tanah Kosong”. Orator dari kelompok tersebut juga menyampaikan pernyataan serupa saat berorasi di hadapan aparat keamanan yang hadir di lokasi.

Dalam aksi ini, FIM-WP-KPK juga menyampaikan beberapa tuntutan penting yang kemudian diserahkan secara tertulis kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau. Tuntutan-tuntutan ini antara lain:

• Menolak Proyek Sistem Nasional (PSN) di Merauke karena dianggap dapat menimbulkan ekosida dan genosida yang terstruktur.
• Menolak eksploitasi Blok Wabu di Intan Jaya serta pengembangan migas di Agimuga I dan II.
• Menolak seluruh bentuk investasi di Tanah Papua yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.
• Mendesak Komnas-HAM RI segera mengusut tuntas kasus penembakan 12 warga sipil di Intan Jaya, Distrik Hitadipa, Kampung Soanggama.

Aksi ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih memiliki harapan untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan hak-hak dasar mereka. Massa yang hadir dalam aksi ini menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk memperjuangkan keadilan dan kedaulatan tanah air mereka sendiri.

Selain itu, aksi ini juga menjadi bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik di wilayah mereka tetap tinggi. Mereka percaya bahwa partisipasi aktif dalam proses demokrasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka memperkuat komitmen mereka, FIM-WP-KPK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan dan persatuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka yakin bahwa hanya dengan solidaritas dan kesadaran kolektif, masyarakat Papua dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak.

Aksi ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta solusi yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Papua.