Perbankan Indonesia Naik Kelas, OJK dan Inggris Perkuat Kemitraan Hijau untuk Ekonomi Rendah Karbon

Komitmen OJK dan Perbankan Nasional dalam Mendukung Ekonomi Rendah Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Hal ini dilakukan melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kolaborasi internasional dalam pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam gelaran The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment di Jakarta, pada Kamis. Forum ini menjadi kelanjutan dari ICBF perdana tahun 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai fondasi awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa transformasi sistem keuangan yang selaras dengan agenda iklim merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional. “Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis Indonesia–Britania Raya. Menurutnya, manajemen risiko iklim kini menjadi komponen strategis dalam arsitektur pengawasan OJK, berfungsi menjembatani kebijakan transisi nasional dengan tata kelola dan alokasi pembiayaan sektor keuangan.

Satgas Indonesia-Inggris Diluncurkan

Dalam forum tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Kelompok kerja ini dibentuk untuk memperkuat mobilisasi pendanaan guna mendukung agenda keuangan berkelanjutan. Pembentukan working group merupakan tindak lanjut kesepakatan strategis antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

CAR Perbankan Tetap Kuat

Dian Ediana Rae menegaskan bahwa ketahanan permodalan perbankan nasional masih memadai untuk menyerap tekanan risiko iklim dalam skenario transisi yang terkelola dengan baik. Hal itu tercermin dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

“Hasil ini menunjukkan sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko iklim, tetapi juga berada pada posisi yang kuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon,” kata Dian. Sementara itu, Seema Malhotra menekankan bahwa risiko iklim menuntut respons kolektif lintas otoritas dan industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar guncangan iklim. Karena itu, regulator dan sektor perbankan harus bergerak searah dengan pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujarnya. Ia menambahkan, ketahanan sistem keuangan bukan sekadar mitigasi risiko, tetapi juga kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

OJK Rilis Dua Laporan Strategis

Dalam kesempatan yang sama, OJK meluncurkan dua publikasi strategis:

• Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA); dan
• Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).

CBRA dikembangkan bersama Pemerintah Australia dan Prospera sebagai kerangka asesmen berbasis sains untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan perbankan secara forward-looking. Adapun SMART menjadi tolok ukur tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan nasional, sekaligus referensi kebijakan pengawasan agar implementasi berjalan lebih terstruktur dan terukur.

Ke depan, ICBF akan digelar secara berkala sebagai forum koordinasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, dan industri jasa keuangan guna memperkuat arah kebijakan keberlanjutan serta meningkatkan kepercayaan pasar dalam pembiayaan iklim.