Pemko Banjarbaru Berupaya Perjuangkan Status Honorer sebagai PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru terus berupaya memperjuangkan ratusan tenaga honorer yang belum bisa masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah strategis, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait.
Pada Senin (22/9/2025), Wali Kota Banjarbaru melalui Tenaga Ahli Wali Kota Bidang SDM dan Birokrasi Pemerintahan, Wahyuddin, mengunjungi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menyerahkan usulan calon PPPK paruh waktu yang penggajiannya berasal dari dana Blod dan dana Bos.
Surat usulan tersebut diterima oleh PIC Kemenpan, Firdaus, serta didampingi oleh pejabat BKN regional VIII, Nurhaji Wijaya dan Kepala BPSDM Kota Banjarbaru, Gustafa Yandi. Dalam pertemuan ini, Pemko Banjarbaru menyampaikan keinginan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat menjadi PPPK paruh waktu.
Wahyuddin menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan karena Pemko Banjarbaru ingin memberikan kesempatan kepada tenaga honorer untuk meningkatkan status mereka. Meskipun gaji yang diberikan masih menggunakan sistem lama, mereka akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
“Selanjutnya kita menunggu mekanisme tahapan proses yang berlaku di Kemenpan RI,” ujarnya.
Menurut Wahyuddin, prinsipnya, tenaga honorer yang telah mengikuti tes PPPK akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini bertujuan agar status mereka dapat meningkat. Namun, peningkatan ke PPPK penuh akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah.
Aspirasi Tenaga Honorer yang Mengadu ke DPRD
Sebelumnya, sejumlah tenaga honorer di Kota Banjarbaru mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru. Mereka merasa tidak puas dengan nasib mereka yang tidak masuk dalam formasi PPPK paruh waktu.
Tenaga honorer yang mengadu terdiri dari berbagai bidang, seperti pustakawan, tata usaha hingga penjaga sekolah. Mereka datang pada Selasa (16/9/2025) dan disambut langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, serta Ketua Komisi 1 DPRD, Ririk Sumari Restuningtyas.
Dalam pertemuan tersebut, para tenaga honorer menyampaikan aspirasi mereka, yaitu agar nasib mereka dapat diperjuangkan. Mereka berharap dapat diangkat sebagai PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Langkah Lanjutan dan Harapan Masa Depan
Pemko Banjarbaru berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan bahwa semua tenaga honorer yang memenuhi syarat mendapatkan haknya. Proses pengajuan PPPK paruh waktu akan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, Pemko juga berharap adanya kebijakan yang lebih progresif dari pemerintah pusat, sehingga tenaga honorer dapat secara bertahap diangkat menjadi PPPK penuh. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan karier bagi para tenaga honorer.
Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan nasib tenaga honorer di Banjarbaru dapat segera diperbaiki, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih cerah dan layak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!