Pernyataan Lawas Noel Kembali Viral: "Harus Nyopet Jika Ingin Uang Tambahan"

Pernyataan Gaji Eks Wamenaker Noel Kembali Viral

Sebuah pernyataan lama dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, kembali menjadi perbincangan publik. Pernyataan tersebut terkait besaran gaji yang diterimanya sebagai wakil menteri. Hal ini diungkapkan dalam sebuah siaran bersama dr Richard Lee yang diunggah ke YouTube pada 9 Mei 2025.

Richard Lee awalnya bertanya mengenai tugas dan tanggung jawab Noel sebagai wakil menteri. Dalam jawabannya, Noel menjelaskan bahwa para pembantu Presiden Prabowo Subianto harus mampu menjaga dan mengawasi anggaran pemerintahan. Namun, hal yang menarik adalah saat ia menjelaskan pendapatan yang ia terima.

Noel menyebutkan bahwa gajinya sebagai wakil menteri sebesar Rp11 juta per bulan. Selain itu, ia juga menerima tunjangan sebesar Rp35 juta. Total pendapatannya mencapai Rp46 juta per bulan. Ia menegaskan bahwa dengan jumlah tersebut, ia memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ditanya apakah ada tambahan lain, Noel menjawab tidak ada. Ia bahkan menyampaikan bahwa jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan tambahan, maka ia harus "pintar-pintar nyopet" atau melakukan cara-cara tertentu. Menurutnya, hal-hal seperti menjual jabatan atau praktik lainnya bisa dilakukan jika seseorang tidak berada di posisi yang tepat.

Meski demikian, Noel mengaku tetap menikmati hidupnya meskipun hanya menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp46 juta. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan berasal dari latar belakang keluarga kaya atau selebritis. Ia lebih memilih hidup sederhana dan aktif sebagai aktivis.

Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 dan Peran Noel

Noel kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikat K3 merupakan dokumen resmi yang menunjukkan kompetensi individu atau perusahaan dalam mematuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah.

Dalam konferensi pers KPK, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan modus pelaku dalam kasus ini. Modus yang digunakan adalah memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses pengurusan sertifikat K3. Ini berbeda dengan kasus suap, di mana biasanya terjadi karena ketidaklengkapan dokumen dan kemudian dipercepat melalui uang.

Asep menyatakan bahwa dalam kasus pemerasan, pemohon sudah memenuhi syarat, namun prosesnya ditunda atau dihambat. Hal ini membuat pemohon merasa tertekan secara psikologis karena butuh kepastian waktu yang cepat.

Peran Noel dalam Kasus Pemerasan

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap peran Noel dalam kasus ini. Ia disebut membiarkan terjadinya pemerasan dan bahkan turut serta dalam meminta hasil dari tindakan tersebut. Dengan statusnya sebagai Wamenaker, Noel memiliki akses yang cukup besar untuk mempengaruhi proses pengurusan sertifikat K3.

Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dan satu kendaraan roda dua. Penangkapan terhadapnya dilakukan saat sedang tidur di rumah dinasnya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Proses penangkapan berlangsung cepat, hanya sekitar 10 hingga 20 menit.

Daftar Tersangka dalam Kasus Pemerasan

Selain Noel, KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini. Berikut daftarnya:

1. Immanuel Ebenezer, Wamenaker periode 2024-2029
2. Irvian Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022-2025
3. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang
4. Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020-2025
5. Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020-sekarang
6. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025–sekarang
7. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025
8. Sekarsari Kartika Putri, selaku Subkoordinator
9. Supriadi, selaku Koordinator
10. Temurila, selaku pihak PT KEM Indonesia
11. Miki Mahfud, selaku pihak PT KEM Indonesia

Mereka akan ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan, sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.