PKS: Pembayaran Utang Luar Negeri Butuh Persetujuan DPR

Pernyataan Presiden Prabowo tentang Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap bertanggung jawab atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh patut menjadi perhatian serius bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto menilai, mekanisme pembiayaan utang negara dalam polemik Whoosh harus dilakukan sesuai dengan koridor konstitusi.

"Secara prinsip, setiap kewajiban pembayaran utang luar negeri yang melibatkan jaminan negara harus mendapat persetujuan DPR," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Jumat, 7 November 2025. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mulyanto menilai, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut siap mencicil utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) patut disikapi secara serius. "Ini aturan main konstitusi terkait dengan kedaulatan anggaran negara yang berada di tangan rakyat. Tentu, prosedur ini tidak boleh diabaikan begitu saja," tambahnya.

Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang bakal bertanggung jawab terhadap polemik utang Whoosh. Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan semangat tanggung jawab pemerintah terhadap proyek strategis nasional (PSN). Namun, ia juga menyinggung sikap pemerintah sebelumnya melalui Menteri Keuangan yang menolak membayar polemik utang Whoosh menggunakan APBN dengan alasan disiplin fiskal.

Karena itu, kata dia, DPR sudah sewajibnya meminta penjelasan resmi dari Kementerian Keuangan dan pemerintah perihal pernyataan Presiden Prabowo soal tanggung jawab pembiayaan utang Whoosh. Hal yang juga tak kalah penting, menurut Mulyanto, adalah sikap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus didorong untuk melakukan audit kinerja dan risiko fiskal proyek Whoosh.

"Pemerintah penting untuk bertanggung jawab, tetapi kedaulatan anggaran tetap di tangan rakyat melalui DPR. Inilah batas konstitusional yang tidak boleh dilanggar, agar disiplin fiskal dan keadilan antar generasi tetap mesti dijaga," ujarnya.

Tanggung Jawab Pemerintah dan Proses Konstitusional

Sebelumnya, setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Presiden Prabowo menyatakan akan bertanggung jawab atas polemik utang Whoosh. Ia meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak perlu khawatir soal proyek tersebut. Menurut kepala negara, ia sudah mempelajari soal Whoosh dan mengatakan tidak ada masalah.

"Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah," ujar Prabowo, Selasa 4 November 2025.

Menurut Prabowo, Whoosh tak bisa hanya dilihat berdasarkan untung rugi. Sebab, semua pabrik transportasi di seluruh dunia tidak mempermasalahkan untung, tetapi menghitung bermanfaat atau tidak untuk rakyat.

Peran DPR dalam Pengawasan Anggaran

Dalam konteks ini, Mulyanto menekankan bahwa DPR memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran negara. Dengan adanya pernyataan Presiden Prabowo, DPR diharapkan dapat memberikan pandangan resmi dan memastikan bahwa semua prosedur hukum dan konstitusi dipatuhi.

Proses ini juga menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana negara. Dengan demikian, rakyat sebagai pemilik kedaulatan anggaran dapat merasa aman dan percaya bahwa kebijakan pemerintah diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, Mulyanto menegaskan bahwa tidak boleh ada kesan bahwa pemerintah dapat mengabaikan prosedur hukum demi kepentingan tertentu. Semua keputusan terkait utang dan pembiayaan proyek harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Kesimpulan

Pernyataan Presiden Prabowo tentang tanggung jawab atas utang Whoosh menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan proyek strategis nasional. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi DPR untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan koridor konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari DPR dan BPK, diharapkan proyek Whoosh dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan negara. Selain itu, rakyat juga akan merasa lebih yakin bahwa kebijakan pemerintah diambil dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan prinsip keadilan serta disiplin fiskal.