PN Jakarta Selatan: Penetapan Tersangka Rudy Tanoe Sah Secara Hukum

Penolakan Gugatan Praperadilan terhadap Rudy Tanoe

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Rudy Tanoe, dalam kasus dugaan korupsi distribusi bantuan sosial (bansos) pada tahun 2020. Keputusan ini menyatakan bahwa prosedur penyidikan dan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Rudy Tanoe sah secara hukum.

Dalam sidang yang berlangsung di PN Jaksel pada Selasa, 23 September 2025, hakim tunggal Saut Erwin Hartono menjelaskan bahwa KPK telah memenuhi langkah-langkah hukum yang diperlukan sebelum menetapkan Rudy sebagai tersangka. Salah satu fakta hukum yang disampaikan adalah bahwa KPK telah mengirimkan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Rudy. Namun, Rudy meminta penundaan pemeriksaan sebanyak tiga kali, setelah itu KPK melanjutkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi.

Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka Rudy oleh KPK sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, penetapan tersangka dilakukan setelah adanya tiga alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut antara lain dokumen resmi, keterangan dari saksi, serta pendapat ahli yang relevan dengan perkara.

Selain itu, KPK juga telah melakukan penyitaan dan penerimaan barang bukti terkait perkara ini. Hakim juga menyebut bahwa Rudy Tanoe telah diperiksa dalam tahap penyelidikan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh KPK telah berjalan dengan benar dan transparan.

Perkembangan Kasus Korupsi Bansos di Kemensos

Rudy Tanoe, selaku Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik dan Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. KPK menyatakan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021. Dalam waktu yang sama, KPK juga membuka penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. KPK menilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 200 miliar.

Penolakan Gugatan oleh Kuasa Hukum Rudy Tanoe

Beberapa waktu sebelumnya, kuasa hukum Rudy Tanoe, Ricky Sitohang, menyatakan bahwa KPK diduga melanggar prosedur dalam proses penyidikan terhadap kliennya. Alasannya adalah karena KPK langsung menetapkan Rudy sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu memeriksa dirinya sebagai saksi dalam kasus korupsi bansos. Meskipun demikian, keputusan hakim menunjukkan bahwa semua prosedur hukum telah dipenuhi oleh KPK.

Dengan penolakan gugatan praperadilan ini, proses hukum terhadap Rudy Tanoe akan terus berlanjut. KPK tetap bersikukuh bahwa penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan dengan cara yang benar dan berdasarkan bukti-bukti yang valid. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam menjalankan tugasnya untuk membersihkan sistem pemerintahan dari praktik korupsi.