Polisi Turunkan 1.743 Personel untuk Amankan Demo BEM SI

Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat telah melakukan pengamanan terhadap aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Demonstrasi ini direncanakan berlangsung di sekitar kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat.

Menurut Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat, sebanyak 1.743 personel pengamanan telah diterjunkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran aksi tersebut. "Kita menurunkan 1.743 personel pengamanan unjuk rasa," ujar Susatyo dalam pernyataannya pada Senin, 20 Oktober 2025.

Susatyo menegaskan bahwa hak setiap warga negara untuk berunjuk rasa adalah hal yang sah. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjaga suasana tetap kondusif agar pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. "Kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik," katanya.

Demonstrasi BEM SI hari ini bertujuan untuk memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa aksi membawa 17 poin tuntutan dengan tema “Indonesia Cemas” dan seruan #1TahunCukup serta #1TahunMasalahBeruntun.

Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat BEM SI, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk refleksi atas kinerja pemerintahan selama setahun terakhir. Menurutnya, pemerintahan belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat. "Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi," ujar Muzammil saat dikonfirmasi pada Senin, 20 Oktober 2025.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang masih bermasalah di lapangan. "Korban keracunan MBG membuktikan bahwa pelaksanaan program belum berpihak kepada rakyat kecil, tetapi justru menjadi proyek politik," kata Muzammil.

Para mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dalam beberapa demonstrasi terakhir dan menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap. Mereka meminta segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis segera dihentikan.

BEM SI juga mengkritik anggaran pertahanan dan keamanan yang dinilai membengkak di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Mereka meminta transparansi penggunaan anggaran dan pembatasan peran militer hanya pada fungsi pertahanan negara. "Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan," tulis Muzammil.

Selain itu, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih dan pencopotan menteri yang dianggap bermasalah. Beberapa menteri yang didesak untuk diganti antara lain Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan.

Tuntutan lain mencakup penghentian proyek food estate yang dinilai merusak lingkungan serta pembubaran komando teritorial. Ada pula desakan untuk mengesahkan sejumlah RUU yang dianggap pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.