Prabowo Hadiri Penyerahan Rp13,2 Triliun Dana Korupsi CPO untuk Renovasi 8.000 Sekolah

Presiden Prabowo Mengapresiasi Kejagung dalam Pengembalian Uang Sitaan Korupsi CPO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengembalikan uang sitaan dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Uang tersebut mencapai angka Rp13,2 triliun yang dianggap sebagai bentuk keadilan bagi rakyat Indonesia.

Uang sebesar ini, menurut Presiden, dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan nasional. Salah satu yang disebutkan adalah renovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dengan dana tersebut, banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan dapat diperbaiki dan diberi fasilitas yang lebih baik.

Selain itu, uang sitaan ini juga bisa digunakan untuk membangun 600 kampung nelayan dengan anggaran Rp22 miliar per kampung. Menurut Presiden, nelayan tidak pernah mendapatkan perhatian yang layak sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, pemerintah ingin membangun desa nelayan dengan fasilitas modern agar para nelayan dapat hidup lebih sejahtera.

Target yang ditetapkan oleh Presiden adalah realisasi 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026. Setiap kampung nelayan terdiri dari 2 ribu keluarga dengan sekitar 5.000 jiwa per desa. Dengan modernisasi tersebut, sekitar 5 juta orang akan hidup dalam kondisi yang layak.

Penyerahan Uang Sitaan Kasus Korupsi CPO

Sebelumnya, Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Rp13,2 triliun) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Senin (20/10/2025). Uang tersebut berasal dari hasil penyitaan kasus korupsi perizinan ekspor CPO.

Penyerahan uang ini dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden RI. Adapun uang sitaan yang diserahkan merupakan hasil korupsi dari tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa total kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp17 triliun. Namun, sebesar Rp4,4 triliun masih dalam proses penagihan kepada dua terdakwa korporasi, yakni Musim Mas dan Permata Hijau Group. Jaksa Agung menyatakan bahwa penundaan pengembalian uang tersebut dilakukan dengan syarat bahwa kedua korporasi tersebut harus menyerahkan aset mereka, seperti kebun kelapa sawit dan perusahaan, sebagai jaminan.

Syarat dan Batas Waktu untuk Pengembalian Kerugian Negara

Selama proses penundaan pengembalian uang, Kejagung memberikan syarat kepada kedua korporasi tersebut. Mereka diminta untuk menyerahkan aset-aset mereka sebagai jaminan hingga uang Rp4,4 triliun tersebut dibayarkan. Jaksa Agung menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan batas waktu agar proses penyitaan tidak berkepanjangan.

“Kami juga meminta kepada mereka untuk tetap ada tepat waktu (pengembalian uang). Kami tidak mau ini berkepanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak kami segera kembalikan,” ujar Jaksa Agung.

Alokasi Uang Sitaan untuk LPDP

Presiden Prabowo Subianto juga meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian dari uang sitaan kasus korupsi CPO senilai Rp13 triliun untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini disampaikan saat pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Presiden, uang dari koruptor-koruptor tersebut sebagian besar akan diinvestasikan dalam LPDP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar mampu mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan.

Selain itu, Presiden juga menggagas SMA Garuda sebagai upaya untuk mempersiapkan masa depan anak bangsa. “Karena itu segala upaya akan kita lakukan untuk mengejar ini,” tambahnya.

Proses Penyerahan Uang Sitaan

Proses penyerahan uang sitaan dari kasus korupsi ekspor CPO ke Kementerian Keuangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Uang senilai Rp13 triliun dari kejahatan korupsi terkait ekspor CPO dan turunannya disita Kejagung dari tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas, dan anak perusahaan PT Permata Hijau Group, PT Nagamas Palmoil Lestari.