Presiden Prabowo Subianto Menekankan Pentingnya Reformasi Tata Kelola Global
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti pentingnya reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif. Ia menyampaikan bahwa sistem tatanan global saat ini belum mampu mengakomodir suara dan peran negara-negara berkembang secara merata. Menurut Prabowo, struktur lembaga internasional masih didominasi oleh negara-negara besar, sehingga memicu ketimpangan dalam pengambilan keputusan global.
Ia menekankan perlunya adanya perubahan dalam sistem multilateral seperti PBB agar negara-negara berkembang atau yang dikenal sebagai Global South memiliki keterwakilan yang lebih proporsional dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa tata kelola dunia seringkali tidak adil, dengan negara-negara berkembang menjadi penonton dalam berbagai isu global meskipun mereka paling terdampak oleh keputusan-keputusan yang diambil.
“Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” ujarnya saat menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (23/9).
Masalah Global yang Mengancam Negara Berkembang
Prabowo juga menyebutkan sejumlah isu global yang semakin menghimpit negara-negara berkembang, termasuk perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan konflik bersenjata. Ia menyoroti bahwa negara-negara berkembang justru menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak dari masalah-masalah tersebut, meskipun kontribusi mereka terhadap krisis tersebut sangat kecil.
“Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menawarkan peran Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan seimbang. Dengan modal populasi yang besar, demokrasi yang stabil, serta pengalaman diplomasi nonblok, Indonesia dinilai memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjadi mitra strategis bagi negara lain dalam membangun dunia yang lebih adil.
“Indonesia punya posisi unik, dengan populasi besar, demokrasi yang stabil, dan pengalaman diplomasi nonblok. Kami siap menjadi mitra dalam membangun dunia yang lebih adil,” ujar Prabowo.
Narasi tentang Reformasi PBB yang Konsisten
Narasi tentang reformasi PBB kerap disampaikan oleh Prabowo dalam berbagai forum internasional. Salah satu contohnya adalah saat ia menjadi pembicara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan sikap Indonesia yang menolak perang dan penggunaan standar ganda dalam hubungan internasional. Ia juga menekankan pentingnya reformasi lembaga multilateral, termasuk PBB, agar negara-negara berkembang atau Global South memiliki keterwakilan yang lebih proporsional dan adil dalam proses pengambilan keputusan di tingkat global.
Tantangan dan Peluang untuk Negara Berkembang
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyentuh isu-isu yang selama ini menjadi beban berat bagi negara-negara berkembang, seperti krisis iklim yang mengancam ekosistem dan pertanian, serta krisis energi yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Ia menilai bahwa solusi-solusi global harus mencakup kepentingan semua negara, bukan hanya negara-negara yang memiliki sumber daya lebih besar.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya dialog antar bangsa untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global. Ia menegaskan bahwa setiap negara, terlepas dari ukuran atau kekuatannya, harus memiliki suara yang sama dalam membentuk arah dunia yang lebih baik.
Dengan pendekatan yang proaktif dan inklusif, Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari upaya-upaya global dalam menciptakan tata kelola dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!