Pemerintah Menegaskan Sikap Terkait OTT Wamenaker oleh KPK
Pemerintah telah menyampaikan pernyataan resmi terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau dikenal dengan nama Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peristiwa ini menunjukkan bahwa pihak berwenang tetap menjaga prinsip hukum dan tidak mengintervensi proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Ia menekankan bahwa kasus ini sepenuhnya berada di bawah ranah hukum dan pemerintah akan menghormati kewenangan KPK dalam menangani hal ini. “Presiden sudah mendapat laporan, dan beliau menekankan bahwa hal itu adalah wilayah hukum. Presiden menghormati langkah yang sedang dilakukan KPK,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi proses penyelidikan. Jika nantinya Immanuel terbukti bersalah, Presiden Prabowo akan segera menunjuk pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggalkan. “Kita persilakan KPK memproses sesuai aturan. Apabila memang terbukti, pergantian akan dilakukan secepatnya,” jelasnya.
Pesan Presiden Usai Wamenaker Ditangkap KPK
Peristiwa ini juga menjadi pengingat keras bagi seluruh pejabat di lingkup pemerintahan agar tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan jabatan. Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden sering kali mengingatkan para menteri dan pejabat tinggi negara untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
“Sudah sering Bapak Presiden mengingatkan kita semua untuk berhati-hati. Amanah yang diemban tidak boleh disalahgunakan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi masih menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus terus diperkuat dari level tertinggi hingga jajaran terbawah.
Selain itu, Presiden juga meminta agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Tujuannya adalah agar tidak ada komentar yang justru menimbulkan kontroversi dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
“Berkali-kali beliau mengingatkan, terutama kepada anggota kabinet, untuk menjaga semangat antikorupsi dalam tugas sehari-hari. Termasuk dalam hal berbicara di depan publik, jangan sampai membuat gaduh,” ujar Prasetyo.
Fakta Mengenai OTT Wamenaker oleh KPK
KPK telah mengonfirmasi penangkapan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis dini hari di Jakarta. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut bahwa Noel diduga terlibat praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
“Praktik ini sudah cukup lama berlangsung, sehingga nilai dugaan pemerasan sangat besar,” ungkap Fitroh dalam keterangannya. Dalam OTT tersebut, penyidik juga mengamankan sekitar 10 orang lain yang diduga ikut serta dalam praktik tersebut. Selain itu, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar serta koleksi kendaraan mewah milik tersangka.
“Barang bukti yang disita antara lain uang miliaran rupiah, puluhan unit mobil, hingga sebuah motor gede merek Ducati,” jelas Fitroh. Hal ini menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan Wamenaker ini memiliki skala yang cukup besar dan memerlukan investigasi lanjutan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!