Prabowo Soroti Biaya Politik Mahal Pasca Usulan Pilkada Melalui DPRD

Presiden Prabowo Subianto mengajak para aktor politik untuk bersama-sama merumuskan solusi guna menekan tingginya biaya politik di Indonesia. Ia menilai bahwa ongkos politik yang mahal saat ini menjadi salah satu sumber utama korupsi.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengkritik praktik politik domestik yang dinilai terlalu meniru sistem negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi dalam negeri. Menurut Prabowo, demokrasi tetap bisa dijalankan tanpa harus menghamburkan anggaran berlebih.

“Kita harus mencari solusi kita sendiri, tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan Jakarta pada Jumat (5/12), malam.

Prabowo mencontohkan hasil pemilihan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan DPRD provinsi sebenarnya bisa menjadi dasar untuk menentukan pimpinan daerah seperti bupati dan gubernur.

Ia mengatakan sistem yang dinilai sebagai model politik demokrasi yang lebih murah itu telah diadopsi oleh sejumlah negara maju seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar Prabowo.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menilai, mekanisme sistem politik tidak boleh hanya memberi ruang kepada kandidat yang memiliki kemampuan finansial besar.

Prabowo berharap demokrasi Indonesia nantinya dapat lebih terjangkau, minim praktik transaksional, dan tidak membatasi kesempatan politik hanya bagi individu kaya.

“Saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini sebelumnya menanggapi adanya usulan dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil beranggapan perlunya menata ulang desain politik nasional agar lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahlil menganggap mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien. Menurut Bahlil, pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota akan mengurangi kebingungan dan beban politik yang selama ini muncul dalam pilkada langsung.

“Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan,” kata Bahlil dalam kesempatan serupa.

Berikut beberapa poin penting dari pernyataan Prabowo:

• Biaya Politik Tinggi: Prabowo menyebut biaya politik yang mahal sebagai salah satu penyebab korupsi di Indonesia. Ia menilai bahwa sistem politik saat ini terlalu boros dan tidak efisien.
• Tidak Terlalu Mengikuti Sistem Asing: Ia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dirancang sendiri, bukan hanya meniru sistem negara lain.
• Contoh Sistem yang Lebih Murah: Prabowo mencontohkan negara-negara maju seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia yang menggunakan sistem pemilihan DPRD sebagai dasar pemilihan kepala daerah.
• Mekanisme Pemilihan yang Lebih Efisien: Ia menyarankan agar pemilihan gubernur dan bupati dilakukan langsung setelah pemilihan DPRD kabupaten dan provinsi.
• Kesempatan Politik yang Setara: Prabowo berharap demokrasi Indonesia dapat lebih terjangkau dan tidak hanya memberi ruang bagi orang kaya.

Pendapat Bahlil Lahadalia

• Usulan Penataan Ulang Politik Nasional: Bahlil menilai bahwa desain politik nasional perlu disesuaikan dengan UUD 1945.
• Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Ia menilai bahwa mekanisme ini lebih efisien dan dapat mengurangi beban politik dalam pilkada langsung.
• Perlu Kajian Mendalam: Bahlil menyatakan bahwa kajian mendalam diperlukan sebelum membahas RUU bidang politik.

Kesimpulan

Prabowo dan Bahlil sama-sama menyoroti pentingnya reformasi sistem politik di Indonesia. Mereka berharap agar demokrasi bisa lebih efisien, terjangkau, dan tidak membebani rakyat. Dengan mengambil contoh dari negara-negara maju, mereka berharap bisa menciptakan sistem yang lebih baik untuk Indonesia.