Prabowo: Tidak Ada Izin Hutan dan Tambang Dikeluarkan Selama Setahun

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan atau memperpanjang izin pengelolaan sektor kehutanan, pertanahan, dan energi sepanjang tahun ini. Ia menekankan bahwa jajaran Kabinet Merah Putih seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak memberikan izin baru maupun perpanjangan untuk hak pengelolaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI).

Selain itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga tidak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) maupun izin pertambangan lainnya sepanjang masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

“Menteri kehutanan dan ATR selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang, apakah itu HTI, HPH. Dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo saat menyampaikan arahan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12).

Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang meninjau ulang berbagai izin tersebut. Ia menekankan bahwa pemberian izin harus memberi manfaat maksimal bagi Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945. “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti maraknya kegiatan ilegal di sektor sumber daya alam, termasuk pembalakan hutan liar, penambangan ilegal, dan penyelundupan hasil tambang. Ia menyatakan bahwa telah mengerahkan TNI-Polri untuk menindak pelanggaran kepada pihak-pihak yang tidak menaati hukum.

Beberapa isu penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah dampak serius penyelundupan sumber daya alam terhadap ekonomi nasional. Contohnya, praktik penyelundupan timah di Bangka yang telah berlangsung lama. Berdasarkan laporan dari penegak hukum, praktik ilegal ini diduga melibatkan pejabat, anggota TNI, anggota Polri, serta beberapa instansi terkait.

“Ini saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius,” ujar Prabowo.

Langkah-langkah Pemerintah dalam Menghadapi Isu Ini

• Peningkatan Pengawasan: Pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap sektor sumber daya alam, khususnya di daerah-daerah yang rawan aktivitas ilegal.
• Koordinasi dengan TNI-Polri: Pemerintah akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan sumber daya alam.
• Penegakan Hukum yang Ketat: Semua pelaku kejahatan yang terbukti melakukan penyelundupan atau penambangan ilegal akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
• Penguatan Regulasi: Pemerintah akan meninjau kembali regulasi terkait pemberian izin agar lebih transparan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan memastikan bahwa semua aktivitas di sektor tersebut dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.